Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,182 triliun yang disusun dalam dokumen KUA dan PPAS RAPBD provinsi tahun anggaran 2024.
"Kalau di tahun anggaran 2023 target pendapatan daerahnya Rp3,145 triliun sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp37,3 miliar atau 1,19 persen," kata Wagub Maluku Barnabas Nathaniel Orno di Ambon, Kamis.
Penjelasan Wagub disampaikan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail pada rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS RAPBD Maluku 2024.
Selanjutnya untuk kebijakan belanja direncanakan sebesar Rp3,160 triliun sementara untuk tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp3,159 miliar atau terjadi kenaikan sebesar Rp825,4 juta.
"Dari gambaran rencana pendapatan daerah sebesar Rp3,182 triliun dengan rencana kebutuhan belanja daerah Rp3,160 triliun maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp21,8 miliar," ucap Wagub.
Surplus anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan netto sebesar minus Rp21, 8 miliar sebagai bagian estimasi Silpa tahun berkenan diperhadapkan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman pemulihan ekonomi nasional sehingga Silpa menjadi nihil.
Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional, strategis, serta terintegrasi guna menjawab tuntutan pembangunan pada setiap wilayah di Provinsi Maluku.
Maka dalam rangka penyusunan APBD Maluku 2024, kebijakan APBD harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki serta meningkatkan perekonomian daerah dan didukung kebijakan sektor pembangunan yang lain guna menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah serta permasalahan lain secara komprehensif.
Selain itu, KUA dan PPAS ini harus diarahkan pada skala prioritas daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat serta berbagai program dan kegiatan yang penting untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kalau di tahun anggaran 2023 target pendapatan daerahnya Rp3,145 triliun sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp37,3 miliar atau 1,19 persen," kata Wagub Maluku Barnabas Nathaniel Orno di Ambon, Kamis.
Penjelasan Wagub disampaikan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail pada rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS RAPBD Maluku 2024.
Selanjutnya untuk kebijakan belanja direncanakan sebesar Rp3,160 triliun sementara untuk tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp3,159 miliar atau terjadi kenaikan sebesar Rp825,4 juta.
"Dari gambaran rencana pendapatan daerah sebesar Rp3,182 triliun dengan rencana kebutuhan belanja daerah Rp3,160 triliun maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp21,8 miliar," ucap Wagub.
Surplus anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan netto sebesar minus Rp21, 8 miliar sebagai bagian estimasi Silpa tahun berkenan diperhadapkan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman pemulihan ekonomi nasional sehingga Silpa menjadi nihil.
Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional, strategis, serta terintegrasi guna menjawab tuntutan pembangunan pada setiap wilayah di Provinsi Maluku.
Maka dalam rangka penyusunan APBD Maluku 2024, kebijakan APBD harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki serta meningkatkan perekonomian daerah dan didukung kebijakan sektor pembangunan yang lain guna menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah serta permasalahan lain secara komprehensif.
Selain itu, KUA dan PPAS ini harus diarahkan pada skala prioritas daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat serta berbagai program dan kegiatan yang penting untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023