Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) mengharapkan Baznas melanjutkan program membangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu tahun ini.
"Untuk Kota Ternate, saat ini telah dibangun 15 rumah layak huni untuk warga kurang mampu," kata Wali Kota Ternate Tauhid Soleman di Ternate, Jumat.
Dia menyebut pembangunan rumah layak huni sebanyak 15 unit itu tersebar di sejumlah kelurahan melalui program Baznas Ternate dan berharap program ini terus berlanjut dan menyasar rumah-rumah warga yang layak untuk dibantu pembangunannya.
Selain itu, kata Wali Kota, program yang digagas Baznas Ternate itu diharapkan dapat dimanfaatkan warga yang kurang mampu untuk renovasi rumah mereka.
Sebelumnya Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) akan melanjutkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk dibangun dengan model semi permanen.
Bahkan untuk pembangunan RLH sesuai tipe rumah yang akan di bangun dengan model semi permanen itu harus benar-benar milik sendiri yang itu dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
Sementara itu Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) Maluku Utara telah menganggarkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Untuk Kota Ternate, saat ini telah dibangun 15 rumah layak huni untuk warga kurang mampu," kata Wali Kota Ternate Tauhid Soleman di Ternate, Jumat.
Dia menyebut pembangunan rumah layak huni sebanyak 15 unit itu tersebar di sejumlah kelurahan melalui program Baznas Ternate dan berharap program ini terus berlanjut dan menyasar rumah-rumah warga yang layak untuk dibantu pembangunannya.
Selain itu, kata Wali Kota, program yang digagas Baznas Ternate itu diharapkan dapat dimanfaatkan warga yang kurang mampu untuk renovasi rumah mereka.
Sebelumnya Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) akan melanjutkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk dibangun dengan model semi permanen.
Bahkan untuk pembangunan RLH sesuai tipe rumah yang akan di bangun dengan model semi permanen itu harus benar-benar milik sendiri yang itu dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
Sementara itu Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) Maluku Utara telah menganggarkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024