Jakarta (Antara Maluku) - Pakar ekonomi Latif Adam mengatakan target swasembada pangan 2014 agak sulit terealisasi bila tidak ada insentif bagi petani yang menjadi tulang punggung pasokan pangan dalam negeri.
"Tulang punggung ketahanan pangan adalah petani. Namun mereka selalu dalam posisi sulit terutama bila terkait dengan harga pangan dalam negeri," kata Latif Adam dihubungi di Jakarta, sabtu.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi.
Di sisi lain, bila harga pangan dianggap terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang diambil pemerintah juga tidak berpihak kepada kepentingan petani.
"Harga pembelian pemerintah atau HPP terhadap komoditas pangan yang ditetapkan selama ini kurang menguntungkan petani. Bila pasokan dianggap kurang, pemerintah juga mengambil kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku," tuturnya.
Seharusnya, kata Latif, pemerintah memberikan insentif kepada petani karena mereka yang paling terlibat dalam produksi dan ketahanan pangan nasional dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani.
Namun, Latif mengatakan di sisi lain pemerintah pun seringkali berada di posisi yang sulit dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani, tetapi juga harus merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
"Kalau harga pangan naik konsumen yang dirugikan. Di sisi lain bila pemerintah menekan harga, produsen dan petanni yang dirugikan," ujarnya.
Meskipun target swasembada pangan sulit direalisasikan pada 2014, Latif mengatakan upaya ke arah itu tetap harus dilakukan, dan karenanya pemerintah perlu lebih mengedepankan kebijakan yang propetani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Tulang punggung ketahanan pangan adalah petani. Namun mereka selalu dalam posisi sulit terutama bila terkait dengan harga pangan dalam negeri," kata Latif Adam dihubungi di Jakarta, sabtu.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi.
Di sisi lain, bila harga pangan dianggap terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang diambil pemerintah juga tidak berpihak kepada kepentingan petani.
"Harga pembelian pemerintah atau HPP terhadap komoditas pangan yang ditetapkan selama ini kurang menguntungkan petani. Bila pasokan dianggap kurang, pemerintah juga mengambil kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku," tuturnya.
Seharusnya, kata Latif, pemerintah memberikan insentif kepada petani karena mereka yang paling terlibat dalam produksi dan ketahanan pangan nasional dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani.
Namun, Latif mengatakan di sisi lain pemerintah pun seringkali berada di posisi yang sulit dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani, tetapi juga harus merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
"Kalau harga pangan naik konsumen yang dirugikan. Di sisi lain bila pemerintah menekan harga, produsen dan petanni yang dirugikan," ujarnya.
Meskipun target swasembada pangan sulit direalisasikan pada 2014, Latif mengatakan upaya ke arah itu tetap harus dilakukan, dan karenanya pemerintah perlu lebih mengedepankan kebijakan yang propetani.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013