Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) mendukung percepatan penurunan stunting di Maluku Utara yang lebih signifikan melalui penyediaan perumahan yang representatif.
"Penurunan angka stunting di Malut harus dilakukan secara bersama dengan setiap mitra terkait untuk saling melakukan konvergensi berkala melalui ketersediaan data sebagai acuan program Pamsimas, Sanimas dan perumahan dalam turunkan stunting, hal ini agar dapat mengejar ketinggalan angka yang masih jauh dari target nasional tahun 2024 yaitu 14 persen," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Nuryamin di Ternate, Kamis.
Dirinya menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS, BPPW dan BP2P Maluku Utara siap memberikan dukungan dan intervensi terhadap program percepatan penurunan stunting melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan bantuan perumahan bagi masyarakat sesuai dengan indikator-indikator yang berpengaruh kepada keluarga beresiko stunting.
Terkait kegiatan ini pula, BKKBN Maluku Utara mendukung dalam penyiapan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang dibutuhkan dalam bentuk By Name By Address per desa di seluruh Maluku Utara dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang akan dirilis.
Nuryamin mengakui, saat ini pihaknya bersama pemangku kepentingan perkuat peran Mitra Kerja Stategis untuk Percepatan Penurunan Stunting di Malut dengan melakukan audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kalpin Nur, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ir. Firman Aksara dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Pither Pakabu, berlangsung di Kantor Balai Wilayah Sungai Provinsi Malut.
Sementara itu, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ir. Firman Aksara BPPW mengakui, saat ini kendala yang terjadi di lapangan adalah tidak tersedianya infrastruktur seperti akses jalan untuk menuju daerah terpencil dan terjauh yang diindikasikan di desa tersebut banyak keluarga beresiko stunting.
Untuk itu, agar segera dapat mengeksekusi rencana kerja dalam percepatan penurunan stunting, Kepala BPPW menyerahkan penentuan data keluarga beresiko stunting dari BKKBN Malut sebagai acuan dalam memberikan bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih.
"Hasil audiensi ini memang diperlukan pertemuan kembali dalam menyinkronkan data keluarga berisiko stunting yang nantinya akan kami gunakan sebagai acuan dalam intervensi pemberian bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih di Provinsi Malut," ujar Firman Aksara.
Hadir dalam kegiatan Kasatker Perumahan Maluku Utara, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara beserta anggota dan Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Penurunan angka stunting di Malut harus dilakukan secara bersama dengan setiap mitra terkait untuk saling melakukan konvergensi berkala melalui ketersediaan data sebagai acuan program Pamsimas, Sanimas dan perumahan dalam turunkan stunting, hal ini agar dapat mengejar ketinggalan angka yang masih jauh dari target nasional tahun 2024 yaitu 14 persen," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Nuryamin di Ternate, Kamis.
Dirinya menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS, BPPW dan BP2P Maluku Utara siap memberikan dukungan dan intervensi terhadap program percepatan penurunan stunting melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan bantuan perumahan bagi masyarakat sesuai dengan indikator-indikator yang berpengaruh kepada keluarga beresiko stunting.
Terkait kegiatan ini pula, BKKBN Maluku Utara mendukung dalam penyiapan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang dibutuhkan dalam bentuk By Name By Address per desa di seluruh Maluku Utara dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang akan dirilis.
Nuryamin mengakui, saat ini pihaknya bersama pemangku kepentingan perkuat peran Mitra Kerja Stategis untuk Percepatan Penurunan Stunting di Malut dengan melakukan audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kalpin Nur, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ir. Firman Aksara dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Pither Pakabu, berlangsung di Kantor Balai Wilayah Sungai Provinsi Malut.
Sementara itu, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ir. Firman Aksara BPPW mengakui, saat ini kendala yang terjadi di lapangan adalah tidak tersedianya infrastruktur seperti akses jalan untuk menuju daerah terpencil dan terjauh yang diindikasikan di desa tersebut banyak keluarga beresiko stunting.
Untuk itu, agar segera dapat mengeksekusi rencana kerja dalam percepatan penurunan stunting, Kepala BPPW menyerahkan penentuan data keluarga beresiko stunting dari BKKBN Malut sebagai acuan dalam memberikan bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih.
"Hasil audiensi ini memang diperlukan pertemuan kembali dalam menyinkronkan data keluarga berisiko stunting yang nantinya akan kami gunakan sebagai acuan dalam intervensi pemberian bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih di Provinsi Malut," ujar Firman Aksara.
Hadir dalam kegiatan Kasatker Perumahan Maluku Utara, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara beserta anggota dan Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024