Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan guna mendengarkan pendapat terkait dengan kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan bersama empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan empat negara yang akan menjadi tujuan kerja sama itu yakni Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Arab Emirat.
Dia pun menegaskan kerja sama itu bukan pakta pertahanan karena yang akan dijalin, yakni terkait dengan kerja sama produksi atau industri pertahanan.
"Keempat negara itu memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," kata Hassanudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dalam hal tersebut, menurut dia, Komisi I DPR RI memiliki peran untuk meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk diratifikasi.
Dia mengatakan sebelumnya Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara itu sejak lama, salah satunya dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Namun dengan payung hukum yang lebih jelas, menurut dia, kerja sama itu akan lebih baik. Adapun kerja sama sebelumnya hanya dijalin dengan adanya perjanjian antar menteri pertahanan.
"Kalau sekarang adalah (perjanjian) Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tersebut, jadi lebih luas," katanya.
Menurut dia, draf perjanjian itu sudah ada yang disusun sejak lima tahun lalu maka sudah saatnya Komisi I DPR RI melakukan ratifikasi terhadap upaya kerja sama tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI dan pemerintah bahas kerja sama pertahanan dengan empat negara
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan empat negara yang akan menjadi tujuan kerja sama itu yakni Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Arab Emirat.
Dia pun menegaskan kerja sama itu bukan pakta pertahanan karena yang akan dijalin, yakni terkait dengan kerja sama produksi atau industri pertahanan.
"Keempat negara itu memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," kata Hassanudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dalam hal tersebut, menurut dia, Komisi I DPR RI memiliki peran untuk meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk diratifikasi.
Dia mengatakan sebelumnya Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara itu sejak lama, salah satunya dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Namun dengan payung hukum yang lebih jelas, menurut dia, kerja sama itu akan lebih baik. Adapun kerja sama sebelumnya hanya dijalin dengan adanya perjanjian antar menteri pertahanan.
"Kalau sekarang adalah (perjanjian) Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tersebut, jadi lebih luas," katanya.
Menurut dia, draf perjanjian itu sudah ada yang disusun sejak lima tahun lalu maka sudah saatnya Komisi I DPR RI melakukan ratifikasi terhadap upaya kerja sama tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI dan pemerintah bahas kerja sama pertahanan dengan empat negara
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024