Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen senantiasa mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” kata Nurhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Komisi IX DPR siap memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Nurhadi mengatakan program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhannya.
“Program ini menurut kami sangat bagus, dimana kondisi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak serta remaja membutuhkan makanan bergizi,” ujarnya.
Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi IX DPR komitmen kawal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
