Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku Saadiah Uluputty mengusulkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual dan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, bisa ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera.
"Pelabuhan yang saya usulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditingkatkan statusnya adalah PPN Aru dan Tual agar ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera," kata Saadiah di Ambon, Maluku, Senin.
Usulan ini merupakan upaya peningkatan infrastruktur berupa perbaikan fasilitas pelabuhan dan dermaga dalam mempermudah akses nelayan ke pasar.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur pelabuhan ini selaras dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan spirit Menteri KKP menjadikan potensi perikanan sebagai prime mover atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
"Kemudian untuk bidang transportasi dan logistik, perlu meningkatkan infrastruktur transportasi darat dan laut untuk mempercepat pengiriman hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas," ucapnya.
Baca juga: Pemilik Lahan Segel Lokasi PPN Tual
Pengelolaan rantai dingin yaitu membangun fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan berteknologi tinggi untuk menjaga kesegaran produk.
Saadiah yang merupakan juru bicara F-PKS DPR RI ini mengatakan isu strategis nasional ini telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah khususnya Menteri KKP saat pembahasan anggaran 2024 di DPR RI.
Sebab alokasi anggaran yang dibuat Bappenas dan Menteri Keuangan untuk KKP dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp6,2 triliun dan mengalami penurunan dibanding alokasi anggaran 2024.
"Kami mengusulkan anggaran KKP Rp50 triliun sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi biru sebagaimana disampaikan Presiden," katanya.
Dikatakan, peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional harus menjadi indikator kinerja utama KKP setiap tahunnya.
Baca juga: PPN Tual Tidak Ekspor Selama Dua Tahun
Jika pertumbuhan PDB tahunan 6 persen/tahun dengan baseline data kontribusi PDB perikanan 2,73 persen maka dengan skema BAU artinya hanya terjadi peningkatan sebesar 0,16 persen/tahun, jadi selama 10 tahun ke depan kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional hanya akan mencapai 4,33 persen.
Sehingga diminta adanya peningkatan target pertumbuhan PDB perikanan dari 6 persen ke 10 persen/tahun agar kontribusi PDB perikanan dapat meningkat 0,27 persen/tahun, atau jika selama 10 tahun kedepan kontribusinya dapat mencapai 5,46 persen terhadap PDB nasional.
Fraksi juga mendorong perubahan target NTN yang hanya 105 pada tahun 2025 menjadi 108 mengingat target RPJMN 2020-2024 target NTN adalah 107.
"Begitupun Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 2025 adalah 106 sebab target yang ditetapkan oleh KKP terlalu rendah yaitu hanya 104-105 untuk NTN," ungkapnya.
Untuk itu fraksi mendorong perbaikan NTN pada wilayah-wilayah sentra perikanan nasional seperti di wilayah Indonesia timur dan mendorong pemerintah agar sektor perikanan dapat berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: PPN Dumar Tual dijadikan kawasan industri terpadu
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Pelabuhan yang saya usulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditingkatkan statusnya adalah PPN Aru dan Tual agar ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera," kata Saadiah di Ambon, Maluku, Senin.
Usulan ini merupakan upaya peningkatan infrastruktur berupa perbaikan fasilitas pelabuhan dan dermaga dalam mempermudah akses nelayan ke pasar.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur pelabuhan ini selaras dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan spirit Menteri KKP menjadikan potensi perikanan sebagai prime mover atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
"Kemudian untuk bidang transportasi dan logistik, perlu meningkatkan infrastruktur transportasi darat dan laut untuk mempercepat pengiriman hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas," ucapnya.
Baca juga: Pemilik Lahan Segel Lokasi PPN Tual
Pengelolaan rantai dingin yaitu membangun fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan berteknologi tinggi untuk menjaga kesegaran produk.
Saadiah yang merupakan juru bicara F-PKS DPR RI ini mengatakan isu strategis nasional ini telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah khususnya Menteri KKP saat pembahasan anggaran 2024 di DPR RI.
Sebab alokasi anggaran yang dibuat Bappenas dan Menteri Keuangan untuk KKP dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp6,2 triliun dan mengalami penurunan dibanding alokasi anggaran 2024.
"Kami mengusulkan anggaran KKP Rp50 triliun sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi biru sebagaimana disampaikan Presiden," katanya.
Dikatakan, peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional harus menjadi indikator kinerja utama KKP setiap tahunnya.
Baca juga: PPN Tual Tidak Ekspor Selama Dua Tahun
Jika pertumbuhan PDB tahunan 6 persen/tahun dengan baseline data kontribusi PDB perikanan 2,73 persen maka dengan skema BAU artinya hanya terjadi peningkatan sebesar 0,16 persen/tahun, jadi selama 10 tahun ke depan kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional hanya akan mencapai 4,33 persen.
Sehingga diminta adanya peningkatan target pertumbuhan PDB perikanan dari 6 persen ke 10 persen/tahun agar kontribusi PDB perikanan dapat meningkat 0,27 persen/tahun, atau jika selama 10 tahun kedepan kontribusinya dapat mencapai 5,46 persen terhadap PDB nasional.
Fraksi juga mendorong perubahan target NTN yang hanya 105 pada tahun 2025 menjadi 108 mengingat target RPJMN 2020-2024 target NTN adalah 107.
"Begitupun Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 2025 adalah 106 sebab target yang ditetapkan oleh KKP terlalu rendah yaitu hanya 104-105 untuk NTN," ungkapnya.
Untuk itu fraksi mendorong perbaikan NTN pada wilayah-wilayah sentra perikanan nasional seperti di wilayah Indonesia timur dan mendorong pemerintah agar sektor perikanan dapat berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: PPN Dumar Tual dijadikan kawasan industri terpadu
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024