Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menargetkan sebanyak 275.564 anak di daerah itu mendapatkan imunisasi polio pada Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
“Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Provinsi Maluku dalam dua tahap," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dalam rapat koordinasi persiapan PIN Polio di Kota Ambon, Jumat.
Sadali mengatakan bahwa pada Pekan Imunisasi Nasional Polio di Maluku disasarkan kepada seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
Adapun vaksin yang digunakan yakni Novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2), dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95 persen untuk masing-masing tahap.
“Saya meminta pihak terkait untuk segera melakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, dengan membuat perencanaan, melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor, lintas program dan masyarakat pada umumnya,” kata Sadali.
Ia menjelaskan bahwa polio merupakan penyakit menular disebabkan oleh infeksi virus, yang dapat merusak sistem syaraf tubuh penderitanya, sehingga beresiko terjadi kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian.
“Berdasarkan penilaian risiko menggunakan alat standar yang dikeluarkan oleh badan kesehatan dunia (WHO), Indonesia dikategorikan wilayah berisiko tinggi penularan polio, yang mana sejumlah 32 atau 84 persen Provinsi dan 399 atau 78 persen kabupaten kota di Indonesia masuk dalam kategori ini,” katanya.
Ia melanjutkan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe dua, sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang mana status ini belum dicabut.
Selain kasus polio tipe dua Sadali mengatakan kasus polio tipe satu juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata, untuk memutuskan transmisi virus polio, baik tipe satu maupun tipe dua.
"Langkah-langkah masif selain imunisasi harus digencarkan agar jangan sampai Provinsi Maluku masuk dalam kategori kejadian luar biasa polio itu," ujarnya.
Rapat diikuti oleh Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Nita Bin Umar, Asisten I Sekda Maluku, para bupati wali kota, pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten kota, unsur TNI Polri, dan berbagai pihak terkait.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024