Ambon (Antara Maluku) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan memuji pluralisme dan toleransi beragama di Maluku yang semakin kuat pascakonflik sosial melanda daerah ini tahun 1999.
"Saya pernah berkunjung ke Ambon saat konflik sosial mulai melanda daerah ini Januari 1999. Kala itu pluralisme dan toleransi umat beragama di Maluku benar-benar terkoyak. Tetapi saat ini masyarakat telah hidup rukun dan damai," katanya di Ambon, Rabu.
Albert yang berkunjung ke Ambon bersama sejumlah anggota Wantimpres mengaku Ambon dan Maluku merupakan salah satu daerah khusus yang dikunjungi lembaga tersebut guna mengumpulkan berbagai masukan terhadap masalah keragaman dan toleransi umat beragama.
"Banyak daerah yang dikunjungi untuk memperoleh masukan tentang keberagaman dan toleransi umat beragama. Tetapi Ambon menjadi salah satu daerah khusus untuk dikunjungi Wantimpres karena daerah ini memiliki sejarah panjang konflik sosial maupun cerita tentang persaudaraan orang Maluku yang luhur," katanya.
Dia mengakui kondisi di Ambon dan Maluku pada umumnya sangat damai dan masyarakatnya hidup rukun dalam nuansa kebersamaan dan persaudaraan.
Budaya leluhur "Pela-Gandong", tandasnya merupakan salah satu faktor penyelesaian kondlik berkepanjangan sekaligus pengikat harmonisasi kehidupan masyarakat di daerah ini.
Selain itu, kerja keras Pemerintah provinsi serta tokoh agama, pemuda dan pemuka masyarakat dalam menyuarakan perdamaian di kalangan masyarakat secara terus menerus, di samping dukungan TNI dan Polri dalam mengamankan situasi dan kondisi di lapangan.
Menurut Albert dari masukan yang diperoleh dari berbagai sumber menyimpulkan konflik di Maluku banyak disebabkan karena distorsi kebijakan publik baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.
"Distorsi kebijakan publik ini diantaranya berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat di Maluku. di Samping lemahnya pemerintah pusat dan daerah memasyarakatkan penanganan masalah kemiskinan hingga ke akar rumput," tandasnya.
Selain itu masalah penegakkan hukum yang masih lemah dan belum dipandang sebagai alat memperjuangkan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan negara.
Namun saat ini, Albert melihat peran tokoh agama yang tergabung dalam Forum komunikasi umat beragama (FKUB) di Maluku memegang peranan penting dalam membangun kerukunan dan toleransi antarumat beragama di daerah ini.
"Saya mendapat banyak masukan bahwa tokoh agama di Maluku sangat bersatu dan setiap saat turun langsung untuk menenangkan masyarakat jika akan terjadi keributan atau konflik. Sikap ini yang perlu dicontohi oleh daerah lainnya," katanya.
Dia berharap keharmonisan dan persaudaraan yang semakin mengakar di masyarakat hendaknya ditingkatkan sehingga tidak ada peluang bagi pihak mana pun untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Saya pernah berkunjung ke Ambon saat konflik sosial mulai melanda daerah ini Januari 1999. Kala itu pluralisme dan toleransi umat beragama di Maluku benar-benar terkoyak. Tetapi saat ini masyarakat telah hidup rukun dan damai," katanya di Ambon, Rabu.
Albert yang berkunjung ke Ambon bersama sejumlah anggota Wantimpres mengaku Ambon dan Maluku merupakan salah satu daerah khusus yang dikunjungi lembaga tersebut guna mengumpulkan berbagai masukan terhadap masalah keragaman dan toleransi umat beragama.
"Banyak daerah yang dikunjungi untuk memperoleh masukan tentang keberagaman dan toleransi umat beragama. Tetapi Ambon menjadi salah satu daerah khusus untuk dikunjungi Wantimpres karena daerah ini memiliki sejarah panjang konflik sosial maupun cerita tentang persaudaraan orang Maluku yang luhur," katanya.
Dia mengakui kondisi di Ambon dan Maluku pada umumnya sangat damai dan masyarakatnya hidup rukun dalam nuansa kebersamaan dan persaudaraan.
Budaya leluhur "Pela-Gandong", tandasnya merupakan salah satu faktor penyelesaian kondlik berkepanjangan sekaligus pengikat harmonisasi kehidupan masyarakat di daerah ini.
Selain itu, kerja keras Pemerintah provinsi serta tokoh agama, pemuda dan pemuka masyarakat dalam menyuarakan perdamaian di kalangan masyarakat secara terus menerus, di samping dukungan TNI dan Polri dalam mengamankan situasi dan kondisi di lapangan.
Menurut Albert dari masukan yang diperoleh dari berbagai sumber menyimpulkan konflik di Maluku banyak disebabkan karena distorsi kebijakan publik baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.
"Distorsi kebijakan publik ini diantaranya berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat di Maluku. di Samping lemahnya pemerintah pusat dan daerah memasyarakatkan penanganan masalah kemiskinan hingga ke akar rumput," tandasnya.
Selain itu masalah penegakkan hukum yang masih lemah dan belum dipandang sebagai alat memperjuangkan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan negara.
Namun saat ini, Albert melihat peran tokoh agama yang tergabung dalam Forum komunikasi umat beragama (FKUB) di Maluku memegang peranan penting dalam membangun kerukunan dan toleransi antarumat beragama di daerah ini.
"Saya mendapat banyak masukan bahwa tokoh agama di Maluku sangat bersatu dan setiap saat turun langsung untuk menenangkan masyarakat jika akan terjadi keributan atau konflik. Sikap ini yang perlu dicontohi oleh daerah lainnya," katanya.
Dia berharap keharmonisan dan persaudaraan yang semakin mengakar di masyarakat hendaknya ditingkatkan sehingga tidak ada peluang bagi pihak mana pun untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013