Dinas Kehutanan Maluku bangun hutan rakyat tumbuhkan budaya menanam

Ambon (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku membangun hutan rakyat untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya menanam pohon pada masyarakat di daerah itu.

"Membangun hutan rakyat itu sederhananya menanam di luar kawasan hutan. Jadi kalau reboisasi kan kita menanam kembali di kawasan hutan, namun untuk hutan rakyat kami galakkan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat," kata Kepala Dinas Kehutanan Maluku Haikal Baadila dalam keterangan yang diterima di Ambon, Minggu

Pembuatan hutan rakyat itu telah dilakukan pada 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Menurut Baadila, fungsi dari hutan rakyat selain menumbuhkan kecintaan menanam pohon pada masyarakat juga sebagai penghasil kayu, buah-buahan, hingga rempah-rempah yang dikelola langsung oleh masyarakat.

"Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam," kata dia.

Ia mengatakan, hutan rakyat zaman sekarang telah banyak dikelola dengan orientasi komersial, untuk memenuhi kebutuhan pasar komoditas hasil hutan. Tidak seperti pada masa lampau, utamanya sebelum tahun 1980an, dimana kebanyakan hutan rakyat berorientasi subsisten, untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga petani.

"Kebun-kebun rakyat dalam rupa hutan ini menghasilkan aneka komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam. Terutama hasil-hasil hutan bukan kayu," kata dia.

Ia melanjutkan dari hutan rakyat inilah bermacam-macam jenis getah dan resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain, bahkan aneka rempah-rempah juga dapat dihasilkan.

"Belakangan ini hutan-hutan rakyat juga dikenal sebagai penghasil kayu yang handal. Sebetulnya, semua jenis hutan rakyat juga menghasilkan kayu," ucapnya.

Baadila berharap dengan memanfaatkan hutan rakyat, masyarakat di Maluku dapat meningkatkan perekonomian secara mandiri berbasis alam.

Sementara itu pada kesempatan lain, Kepala BPDAS Waehopu Batu Merah Djarot Prihambodo mengatakan saat ini di Maluku  ada 290 ribu hektare lahan kritis yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku.

Melalui program hutan rakyat tersebut diharapkan dapat mengurangi luasan lahan kritis terutama yang dekat dengan permukiman warga.

"Kawasan hutannya 60 persen masih bagus, meski begitu sisanya 40 persen perlu dipulihkan," katanya.

Jenis bibit yang diberikan kepada warga pun bermacam-macam sesuai dengan permintaan warga seperti cengkeh, pala, mangga dan rambutan.

"Hal itu dilakukan agar adanya variasi dan tidak monokultur di hutan rakyat itu," katanya.