Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku hendaknya lebih maksimal dalam pengelolaan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi setiap BUMD seperti PD Panca Karya, PT. Pala Banda Permai, PT. Dok Wayame, PT. Bank Maluku termasuk Wisma Maluku," kata Ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Kamis.
Fraksi juga meminta pemprov dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola aset BUMD yang menguntungkan masyarakat dan daerah.
"Pengalaman kerja sama Pemprov Maluku dengan PT-PT. Global Hospital Management (GHM) untuk mengelola Wisma Maluku di Jakarta beberapa waktu lalu agar tidak terulang lagi," katanya.
Sebab kerja sama Pemprov Maluku-PT. GHM ini berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan meninggalkan piutang miliaran rupiah milik rakyat Maluku yang terkatung-katung oleh perusahaan tersebut.
Menurut Luthfi, pemerintah daerah sebaiknya tidak main-main dengan aset-aset daerah seperti itu, sekaligus melakukan koreksi cara-cara kerja pemda yang melakukan kerja sama seperti ini.
Pendapatan daerah yang dirancang dalam RAPBD Maluku 2014 mencapai Rp1,84 triliun, lebih besar dari tahun lalu senilai Rp1,56 triliun atau naik Rp282 miliar (18,11 persen).
Peningkatan pendapatan ini bersumber dari PAD yang dirancang sebesar Rp439,27 miliar, dana perimbangan Rp1,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp219,13 miliar.
Dikatakan, terhadap target pos pendapatan yang dirancang dalam RAPBD Maluku 2014 yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi minta kenaikan proyeksi pendapatannya harus direalisasikan.
Sebab rencana ini bersamaan dengan akan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait regulasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dievaluasi pemerintah di tingkat pusat.
Bila perda-perda ini secepatnya diimplementasi oleh pemerintah provinsi secara efektif maka target pencapaian pendapatan daerah ini bisa terealisasi.
Fraksi juga mengharapkan dalam pelaksanaan APBD 2014 ini tidak ada kasus kebocoran dan penyalahgunaan uang rakyat yang akhirnya merongrong kewibawaan pemerintah.
"Kebocoran uang rakyat itu bisa saja terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di daerah," kayanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi setiap BUMD seperti PD Panca Karya, PT. Pala Banda Permai, PT. Dok Wayame, PT. Bank Maluku termasuk Wisma Maluku," kata Ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Kamis.
Fraksi juga meminta pemprov dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola aset BUMD yang menguntungkan masyarakat dan daerah.
"Pengalaman kerja sama Pemprov Maluku dengan PT-PT. Global Hospital Management (GHM) untuk mengelola Wisma Maluku di Jakarta beberapa waktu lalu agar tidak terulang lagi," katanya.
Sebab kerja sama Pemprov Maluku-PT. GHM ini berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan meninggalkan piutang miliaran rupiah milik rakyat Maluku yang terkatung-katung oleh perusahaan tersebut.
Menurut Luthfi, pemerintah daerah sebaiknya tidak main-main dengan aset-aset daerah seperti itu, sekaligus melakukan koreksi cara-cara kerja pemda yang melakukan kerja sama seperti ini.
Pendapatan daerah yang dirancang dalam RAPBD Maluku 2014 mencapai Rp1,84 triliun, lebih besar dari tahun lalu senilai Rp1,56 triliun atau naik Rp282 miliar (18,11 persen).
Peningkatan pendapatan ini bersumber dari PAD yang dirancang sebesar Rp439,27 miliar, dana perimbangan Rp1,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp219,13 miliar.
Dikatakan, terhadap target pos pendapatan yang dirancang dalam RAPBD Maluku 2014 yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi minta kenaikan proyeksi pendapatannya harus direalisasikan.
Sebab rencana ini bersamaan dengan akan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait regulasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dievaluasi pemerintah di tingkat pusat.
Bila perda-perda ini secepatnya diimplementasi oleh pemerintah provinsi secara efektif maka target pencapaian pendapatan daerah ini bisa terealisasi.
Fraksi juga mengharapkan dalam pelaksanaan APBD 2014 ini tidak ada kasus kebocoran dan penyalahgunaan uang rakyat yang akhirnya merongrong kewibawaan pemerintah.
"Kebocoran uang rakyat itu bisa saja terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di daerah," kayanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014