Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Maluku melakukan penertiban dan mengambil alih aset yang selama ini dikuasai pihak lain, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon Minggu mengatakan, sejumlah aset yang diambil alih Pemkot Ambon di antaranya lahan pasar lama, pasar gambus, beberapa sekolah yang sudah dibayarkan sesuai perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang benar (apraisal).
Selain itu juga lahan Pemkot di Desa Nania dan kawasan Pulo Gangsa, yang selama ini ditempati masyarakat telah diberikan rekomendasi untuk Hak Guna Bagunan (HGB) , setelah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya.
Ia menjelaskan, bukan hanya aset tetapi juga Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas yang dikuasai pihak lain juga telah ditarik, dan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, karena telah dilelang oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
Selain itu pihaknya juga menggunakan Jaksa dan Pengacara Negara untuk penyelesaian tunggakan pihak ketiga.
"Semua proses ini berjalan secara baik, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD, " Katanya.
Menurut Bodewin, selama kurun waktu dua tahun terakhir PAD Kota Ambon meningkat cukup signifikan.
Hal ini terjadi karena Pemkot telah melakukan identifikasi potensi PAD.
Selanjutnya dilakukan inovasi dan menumbuhkan kreatifitas untuk mengoptimalkan PAD, di antaranya Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah yang digunakan sebagai pertimbangan dan dasar perhitungan untuk pembaharuan besaran NJOP Kota Ambon.
Penentuan nilai besaran PBB Perkotaan dan perdesaan, penentuan dalam penetapan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan.
Selain itu penyuluhan dan penagihan PBB di hari Sabtu, sistem informasi pendaftaran penjadwalan tera dan tera ulang, serta pemasangan meter air tanah dan monitoring pajak air tanah secara online.
"Seluruh upaya yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan, mengingat banyak kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi, dan semua butuh dana sehingga mau tidak mau PAD harus dioptimalkan, " Kata Bodewin.
Saat ini pihaknya juga sementara mencoba menyelesaikan permasalahan antara Perumda Tirta Yapono (PDAM) dan PT DSA, sehingga pada saatnya nanti PDAM sebagai BUMD milik Pemkot juga dapat memberikan sesuatu bagi PAD.
