Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku menyarankan perlunya dilakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) usai bermunculan pemberitaan terkait kasus keracunan siswa secara masal di berbagai daerah termasuk di Maluku.
"Cukup banyak siswa penerima manfaat program MBG yang keracunan makanan dan termasuk di Maluku sendiri September 2025 ini sudah muncul tiga kasus di sekolah berbeda," kata Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di Ambon, Rabu.
Menurut dia, program MBG ini perlu dievaluasi sebab sudah banyak keluhan dari masyarakat, bukan saja di Maluku tetapi juga berbagai daerah lain di Indonesia sehingga skema penyaluran MBG perlu dievaluasi.
Tiga kasus keracunan masal siswa di Maluku diantaranya adalah puluhan siswa SMP Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya pada 9 September 2025 serta belasan siswa sekolah dasar di Kota Tual.
Dia juga mengusulkan sebaiknya program ini bisa dilakukan dalam bentuk lain seperti anggarannya langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.
"Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sesuai standar gizi dan terjamin secara higienis agar terbebas dari masalah keracunan," ujarnya.
Dia juga menyoroti masih lemahnya langkah pengawasan terhadap pihak penyelenggara sehingga pemerintah secepatnya melakukan evaluasi.
"Kami menilai SPPG ini tidak berguna dan pihak yang mengelola MBG ini kurang teliti sehingga makanannya dimasak asal-asalan dan menyebabkan banyak siswa yang mengalami keracunan," tegasnya.
