Pemerintah Provinsi Maluku merangkul tokoh lintas keagamaan di daerah itu untuk berkolaborasi dalam membantu penanganan dan pencegahan stunting.
"Sudah saatnya kita bergandengan tangan melawan stunting, dengan memberikan edukasi peningkatan kapasitas pemahaman bagi para orang tua maupun remaja putri, terkait dengan betapa pentingnya pencegahan stunting bagi pertumbuhan anak-anak kita,” kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis.
Hal itu dikatakannya saat membuka webinar Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Upaya Penurunan Stunting tingkat Provinsi Maluku tahun 2024, di Kota Ambon.
Menurut Sadali Stunting masih menjadi topik skala prioritas pemerintah pusat, dalam upaya pencegahan dampak terhadap anak-anak, oleh sebab itu peran dan perhatian dalam pencegahan stunting sangat penting dengan turut melibatkan para tokoh agama.
Sadali mengatakan para tokoh agama, memiliki peran penting dalam penanggulangan pencegahan stunting, dengan menyampaikan langkah strategis dalam pencegahan stunting, melalui ceramah yang dilakukan baik di tempat-tempat ibadah.
“Untuk itu kami berharap, para tokoh agama ini dapat berperan terutama dalam memberikan informasi terkait penyebab stunting, bagaimana pengaruh gizi makan terhadap stunting, oleh karena itu harus ada pemahaman yang sama, sehingga dalam melakukan peran pencegahan stunting, dapat dilakukan secara paripurna,” katanya.
Disamping itu ia juga menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus sepakat dan sepaham, karena pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama.
"Sudah saatnya berkolaborasi melakukan langkah-langkah komunikasi yang efektif, untuk bersama-sama mencegah stunting, demi kemajuan anak-anak kita ke depan," ungkapnya.
Sementara itu berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Maluku tercatat sebesar 28,4 persen naik dari 26,1 persen pada tahun sebelumnya.
Lonjakan angka stunting ini terjadi di tujuh kabupaten/kota di Maluku, dengan Kepulauan Aru mencatat kenaikan tertinggi dari 28,1 persen pada tahun 2022 menjadi 40,6 persen pada tahun 2023.
Selain Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Tenggara juga mengalami peningkatan signifikan. Buru Selatan mencatat penurunan dari 41,6 persen menjadi 35,5 persen namun angka ini masih jauh di atas target RPJMD 2023.
Sebaliknya, Maluku Tenggara menunjukkan peningkatan dari 26,8 persen menjadi 34 persen jauh melampaui target 15,44 persen yang ditetapkan dalam RPJMD.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024