Ambon (Antara Maluku) - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Sinyo Harry Sarundayang menegaskan pendekatan pertahanan keamanan (hankam) serta kesejahteraan rakyat (kesra) sangat tepat digunakan untuk membangun Maluku yang sejahtera dan berkeadilan.
"Pembangunan di Maluku yang telah pulih dari konflik sosial sangat tepat menggunakan pendekatan hankam dan kesra," katanya di Ambon, Rabu.
Sinyo yang sempat menjadi penjabat Gubernur Maluku saat daerah ini masih dilanda konflik sosial tahun 2002 hingga 2003, menegaskan pendekatan keamanan sangat tepat dan mutlak untuk diterapkan di Maluku, karena walaupun daerah ini telah benar-benar aman, namun masih ada riak-riak kecil yang perlu ditangani melalui penegakan hukum.
Sedangkan masalah kesra mutlak diperlukan untuk membangun kembali keterpurukkan masyarakat di daerah ini paskakonflik sosial.
"Pembangunan di Maluku tidak bisa disama ratakan dengan daerah lain di Indonesia. Diperlukan program-program yang menyentuh dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat yang terpuruk paskakonflik," ujarnya.
Alokasi program-program pemberdayaan juga perlu ditingkatkan di Maluku, sehingga berdampak memotivasi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Selain dua hal tersebut, Sinyo Sarundayang yang juga Gubernur Sulawesi Utara tersebut juga menyebutkan masalah sosial dan spiritual juga sangat penting untuk pembangunan di Maluku saat ini.
"Masalah peningkatan spiritualitas masyarakat Maluku sangat diperlukan, mengingat daerah ini terkenal dengan kerukunan hidup antarumat beragama yang berkembang sejak jaman leluhur. Ini yang perlu terus ditingkatkan, sehingga ketahanan masyarakat benar-benar kuat dalam menghadapi berbagai provokasi," ujarnya.
Dia menambahkan pembangunan Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, tidak bisa disamakan dengan membangun daerah-daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana diperlukan anggaran besar untuk menghubungkan dan meningkatkan lalu lintas orang maupun barang antarpulau.
"Pembangunan sarana transportasi memadai yang menghubungkan pulau-pulau, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, sangat mutlak diperlukan di tahun-tahun mendatang," katanya.
Dia pun menyarankan pemerintah pusat untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang provinsi kepulauan (RUUPK) menjadi undang-undang, sehingga menjadi salah satu instrumen untuk percepatan pembangunan di Maluku dengan karakteristik kepulauan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pembangunan di Maluku yang telah pulih dari konflik sosial sangat tepat menggunakan pendekatan hankam dan kesra," katanya di Ambon, Rabu.
Sinyo yang sempat menjadi penjabat Gubernur Maluku saat daerah ini masih dilanda konflik sosial tahun 2002 hingga 2003, menegaskan pendekatan keamanan sangat tepat dan mutlak untuk diterapkan di Maluku, karena walaupun daerah ini telah benar-benar aman, namun masih ada riak-riak kecil yang perlu ditangani melalui penegakan hukum.
Sedangkan masalah kesra mutlak diperlukan untuk membangun kembali keterpurukkan masyarakat di daerah ini paskakonflik sosial.
"Pembangunan di Maluku tidak bisa disama ratakan dengan daerah lain di Indonesia. Diperlukan program-program yang menyentuh dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat yang terpuruk paskakonflik," ujarnya.
Alokasi program-program pemberdayaan juga perlu ditingkatkan di Maluku, sehingga berdampak memotivasi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Selain dua hal tersebut, Sinyo Sarundayang yang juga Gubernur Sulawesi Utara tersebut juga menyebutkan masalah sosial dan spiritual juga sangat penting untuk pembangunan di Maluku saat ini.
"Masalah peningkatan spiritualitas masyarakat Maluku sangat diperlukan, mengingat daerah ini terkenal dengan kerukunan hidup antarumat beragama yang berkembang sejak jaman leluhur. Ini yang perlu terus ditingkatkan, sehingga ketahanan masyarakat benar-benar kuat dalam menghadapi berbagai provokasi," ujarnya.
Dia menambahkan pembangunan Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, tidak bisa disamakan dengan membangun daerah-daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana diperlukan anggaran besar untuk menghubungkan dan meningkatkan lalu lintas orang maupun barang antarpulau.
"Pembangunan sarana transportasi memadai yang menghubungkan pulau-pulau, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, sangat mutlak diperlukan di tahun-tahun mendatang," katanya.
Dia pun menyarankan pemerintah pusat untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang provinsi kepulauan (RUUPK) menjadi undang-undang, sehingga menjadi salah satu instrumen untuk percepatan pembangunan di Maluku dengan karakteristik kepulauan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014