Ambon (Antara Maluku) - Sejumlah nelayan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara meminta pihak industri perikanan terpadu Maritim Timur Jaya (MTJ) di Desa Ngadi, tetap menjadi bapak angkat bagi mereka.
"Keberadaan perusahaan perikanan terpadu selama ini sangat membantu dan berdampak positif bagi para nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Karena itu, kami berharap perusahaan tetap menjadi bapak angkat bagi para nelayan," kata salah seorang nelayan di Kota Tual, Jaelani saat dihubungi dari Ambon, Kamis.
Jaelani mengaku dirinya bersama sejumlah nelayan lain sejak beberapa tahun terakhir menjual hasil tangkapan ikannya kepada PT MTJ dengan nilai jual melebihi standar harga di pasaran, sehingga memberikan keuntungan ganda.
Berapa pun banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan dalam sehari bisa langsung dijual ke perusahaan dengan sistem pembayaran tunai.
"Jenis ikan apa saja yang kami tangkap bisa dijual ke perusahaan, termasuk yang tidak bernilai jual di pasaran lokal tetap dibeli untuk dijadikan bahan baku industri pengolahannya," ujarnya.
Selain itu perusahaan dengan investasi lebih dari Rp1 triliun tersebut ikut membantu para nelayan yang telah dibina dengan memberikan bantuan alat tangkap berupa bagan apung berukuran 50x50 meter.
"Kalau musim gelombang kami pasti tidak bisa melaut karena tidak memiliki kapal penangkap ikan. Untungnya perusahaan membantu bagan apung sehingga kami masih bisa menangkap ikan di musim ombak," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Jaelani bersama para nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara meminta perhatian pemerintah pusat untuk pengadaan kapan penangkap ikan berukuran besar bagi mereka, sehingga dapat melaut lebih jauh.
"Kami meminta perhatian pemerintah pusat melalui pemberian kapal penangkap ikan berukuran besar sehingga area penangkapan dapat lebih jauh. Selama ini kami hanya menggunakan `longboat` berukuran kecil untuk menangkap ikan perairan sekitar pulau di Kota Tual dan Maluku Tenggara saja," ujarnya.
Permintaan tersebut telah disampaikan saat para nelayan di dua daerah tersebut bertemu dan berdialog dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pada 25 Maret 2014.
Bantuan tersebut, tambah para nelayan, hendaknya disalurkan melalui perusahaan perikanan terpadu PT MTJ karena perusahaan tersebut dinilai lebih mengerti kebutuhan para nelayan, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran seperti yang terjadi selama ini.
Hatta Rajasa saat itu berjanji akan membicarakan permintaan para nelayan di dua kabupaten di Maluku tersebut bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian.
Perairan Maluku Tenggara dan Kota Tual, tandas Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan surga sumber daya perikanan dan kelautan bernilai ekonomis di pasaran dunia.
Dia menilai permintaan bantuan kapal tersebut sangat beralasan dan realistis sebagai bagian mendukung penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.
Selain itu, kata Hatta, sebagai bagian dari program Master plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun 2011, khususnya koridor VI yang meliputi Maluku dan Papua.
"Saya juga akan membicarakan upaya konektivitas antara antara pusat budidaya dengan industri hilir maupun peningkatan produktivitas, khususnya di wilayah Selatan Maluku termasuk Tual dan Maluku Tenggara bersama kedua menteri, sehingga ke depan memberikan nilai tambah lebih besar bagi peningkatan kesehateraan masyarakat," kata Hatta Rajasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Keberadaan perusahaan perikanan terpadu selama ini sangat membantu dan berdampak positif bagi para nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Karena itu, kami berharap perusahaan tetap menjadi bapak angkat bagi para nelayan," kata salah seorang nelayan di Kota Tual, Jaelani saat dihubungi dari Ambon, Kamis.
Jaelani mengaku dirinya bersama sejumlah nelayan lain sejak beberapa tahun terakhir menjual hasil tangkapan ikannya kepada PT MTJ dengan nilai jual melebihi standar harga di pasaran, sehingga memberikan keuntungan ganda.
Berapa pun banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan dalam sehari bisa langsung dijual ke perusahaan dengan sistem pembayaran tunai.
"Jenis ikan apa saja yang kami tangkap bisa dijual ke perusahaan, termasuk yang tidak bernilai jual di pasaran lokal tetap dibeli untuk dijadikan bahan baku industri pengolahannya," ujarnya.
Selain itu perusahaan dengan investasi lebih dari Rp1 triliun tersebut ikut membantu para nelayan yang telah dibina dengan memberikan bantuan alat tangkap berupa bagan apung berukuran 50x50 meter.
"Kalau musim gelombang kami pasti tidak bisa melaut karena tidak memiliki kapal penangkap ikan. Untungnya perusahaan membantu bagan apung sehingga kami masih bisa menangkap ikan di musim ombak," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Jaelani bersama para nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara meminta perhatian pemerintah pusat untuk pengadaan kapan penangkap ikan berukuran besar bagi mereka, sehingga dapat melaut lebih jauh.
"Kami meminta perhatian pemerintah pusat melalui pemberian kapal penangkap ikan berukuran besar sehingga area penangkapan dapat lebih jauh. Selama ini kami hanya menggunakan `longboat` berukuran kecil untuk menangkap ikan perairan sekitar pulau di Kota Tual dan Maluku Tenggara saja," ujarnya.
Permintaan tersebut telah disampaikan saat para nelayan di dua daerah tersebut bertemu dan berdialog dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pada 25 Maret 2014.
Bantuan tersebut, tambah para nelayan, hendaknya disalurkan melalui perusahaan perikanan terpadu PT MTJ karena perusahaan tersebut dinilai lebih mengerti kebutuhan para nelayan, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran seperti yang terjadi selama ini.
Hatta Rajasa saat itu berjanji akan membicarakan permintaan para nelayan di dua kabupaten di Maluku tersebut bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian.
Perairan Maluku Tenggara dan Kota Tual, tandas Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan surga sumber daya perikanan dan kelautan bernilai ekonomis di pasaran dunia.
Dia menilai permintaan bantuan kapal tersebut sangat beralasan dan realistis sebagai bagian mendukung penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.
Selain itu, kata Hatta, sebagai bagian dari program Master plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun 2011, khususnya koridor VI yang meliputi Maluku dan Papua.
"Saya juga akan membicarakan upaya konektivitas antara antara pusat budidaya dengan industri hilir maupun peningkatan produktivitas, khususnya di wilayah Selatan Maluku termasuk Tual dan Maluku Tenggara bersama kedua menteri, sehingga ke depan memberikan nilai tambah lebih besar bagi peningkatan kesehateraan masyarakat," kata Hatta Rajasa.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014