Ambon (Antara Maluku) - Calon Presiden yang nanti terpilih lewat Pilpres 9 Juli diharapkan mengevaluasi program Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang belum rampung.
"MBD secara geografis bertetangga dengan Timor Leste sehingga realisasi pembangunan program Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO) itu strategis untuk menjamin komunikasi," kata tokoh pemuda Kabupaten MBD, Adolof Samloy, di Ambon, Kamis.
Karena itu, lanjutnya, siapa pun Presiden - Wapres periode 2014 - 2019 perlu mengevaluasi program tersebut agar masyakat di MBD, terutama para pelajar bisa menguasai Informasi Teknologi(IT) guna mendukung program belajar dan mengajar di daerah itu.
Selain itu strategis juga untuk mengkomunikasikan berbagai hal sehubungan dengan Kabupaten MBD berada di wilayah perbatasan
Apalagi, kawasan perairan pulau Wetar, MBD merupakan alur pelayaran bebas internasional.
"Khan MBD merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan alur pelayaran Australia - Pasifik sehingga program KPU/USU itu perlu diintensifkan pengoperasiannya," tegas Adolof.
Dia juga menyesalkan MBD ternyata tidak kebagian Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).Padahal, itu strategis dalam upaya melaporkan berbagai peristiwa, terutama terkait aspek keamanan.
Pertimbangannya, wilayah di MBD juga sering merupakan sasaran transit imigran gelap, terutama dari Vietnam tujuan Australia
"Saya heran kok hanya MBD dari sembilan Kabupaten dan dua Kota di Maluku yang tidak menjadi sasaran program PLIK," ujarnya.
Dia merujuk, Kota Ambon kebagian 10 PLIK, Maluku Tengah 30, Seram Bagian Barat delapan, Buru lima, Buru Selatan empat, Maluku Tenggara Barat 15, Maluku Tenggara sembilan, Kota Tual enam serta Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru masing-masing satu.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengevaluasi kinerja dari BP3TI karena program lainnya belum dibangun instalasi maupun terealisasi dengan baik di MBD.
MBD juga kebagian 98 desa berdering, tujuh desa punya internet (Pinter) serta masig - masing tiga Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan ( M- PLIK) dan WIFI.
Data yang dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan BP3TI ternyata belum merampungkan pembangunan sebagian besar dari program KPU/USU di Maluku.
Program belum dirampungkan pembangunan maupun dioperasikan yakni WIFI yang dikerjakan PT.Telkom Indonesia ditempatkan di 36 lokasi pada sembilan Kabupaten dan dua Kota.
Program lainnya yang juga belum rampung pembangunan maupun dioperasikan adalah desa berdering 710 desa ditangani PT. Indonesia comnets Plus dengan anggaran Rp41,14 miliar, desa Pinter 140 desa biayanya Rp15,5 juta dikerjakan PT. Radnet dan PLIK di 89 desa ditangani PT.Aplikanusa Lintasarta.
Sementara, M - PLIK 32 unit ditangani PT. Radnet yang anggarannya Rp30,8 miliar serta Nusantara Internet Exchange(NIX) dikerjakan PT.Telkom Indonesia.
Pilpres 9 Juli diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"MBD secara geografis bertetangga dengan Timor Leste sehingga realisasi pembangunan program Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO) itu strategis untuk menjamin komunikasi," kata tokoh pemuda Kabupaten MBD, Adolof Samloy, di Ambon, Kamis.
Karena itu, lanjutnya, siapa pun Presiden - Wapres periode 2014 - 2019 perlu mengevaluasi program tersebut agar masyakat di MBD, terutama para pelajar bisa menguasai Informasi Teknologi(IT) guna mendukung program belajar dan mengajar di daerah itu.
Selain itu strategis juga untuk mengkomunikasikan berbagai hal sehubungan dengan Kabupaten MBD berada di wilayah perbatasan
Apalagi, kawasan perairan pulau Wetar, MBD merupakan alur pelayaran bebas internasional.
"Khan MBD merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan alur pelayaran Australia - Pasifik sehingga program KPU/USU itu perlu diintensifkan pengoperasiannya," tegas Adolof.
Dia juga menyesalkan MBD ternyata tidak kebagian Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).Padahal, itu strategis dalam upaya melaporkan berbagai peristiwa, terutama terkait aspek keamanan.
Pertimbangannya, wilayah di MBD juga sering merupakan sasaran transit imigran gelap, terutama dari Vietnam tujuan Australia
"Saya heran kok hanya MBD dari sembilan Kabupaten dan dua Kota di Maluku yang tidak menjadi sasaran program PLIK," ujarnya.
Dia merujuk, Kota Ambon kebagian 10 PLIK, Maluku Tengah 30, Seram Bagian Barat delapan, Buru lima, Buru Selatan empat, Maluku Tenggara Barat 15, Maluku Tenggara sembilan, Kota Tual enam serta Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru masing-masing satu.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengevaluasi kinerja dari BP3TI karena program lainnya belum dibangun instalasi maupun terealisasi dengan baik di MBD.
MBD juga kebagian 98 desa berdering, tujuh desa punya internet (Pinter) serta masig - masing tiga Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan ( M- PLIK) dan WIFI.
Data yang dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan BP3TI ternyata belum merampungkan pembangunan sebagian besar dari program KPU/USU di Maluku.
Program belum dirampungkan pembangunan maupun dioperasikan yakni WIFI yang dikerjakan PT.Telkom Indonesia ditempatkan di 36 lokasi pada sembilan Kabupaten dan dua Kota.
Program lainnya yang juga belum rampung pembangunan maupun dioperasikan adalah desa berdering 710 desa ditangani PT. Indonesia comnets Plus dengan anggaran Rp41,14 miliar, desa Pinter 140 desa biayanya Rp15,5 juta dikerjakan PT. Radnet dan PLIK di 89 desa ditangani PT.Aplikanusa Lintasarta.
Sementara, M - PLIK 32 unit ditangani PT. Radnet yang anggarannya Rp30,8 miliar serta Nusantara Internet Exchange(NIX) dikerjakan PT.Telkom Indonesia.
Pilpres 9 Juli diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014