Ambon (Antara Maluku) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku sedang mendalami usulan pemekaran wilayah Gorom sebagai kabupaten baru yang lepas dari Seram Bagian Timur selaku kabupaten induk.
"Memang ada surat masuk ke DPRD dan secara administrasi sedang kita tangani melalui alat kelengkapan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Zaid Mudzakir Assegaf di Ambon, Senin.
Menurut dia, surat-surat itu menyangkut usulan pemekaran kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten SBT.
Mengenai pemekaran Kabupaten SBT dengan membentuk Gorom sebagi kabupaten baru mulai didalami karena ada perhimpunan mahasiswa dari daerah itu yang menyampaikan keberatan.
Zaid Mudzakir mengakui ada upaya kuat dari pemda SBT untuk mempercepat proses pemekaran namun ada beberapa persoalan yang harus diluruskan pokok perkaranya.
"Sesuai PP 79 2007 tentang pemekaran, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti persyaratan administratif yang dinilai para mahasiswa mengandung beberapa persoalan yang perlu diklarifikasi, di antaranya soal tidak ada kesesuaian tanggal dikeluarkannya keputusan DPRD dengan kehadiran anggota dewan," katanya.
Selain itu, persyaratan tekhnis menyangkut persoalan ekonomi maupun ketersediaan sarana prasarana pendukung dan syarat wilayah.
"Ini bukanlah sebuah penolakan pemekaran, tetapi semacam perhatian masyarakat yang meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," kata Zaid Mudzakir.
Sebelumnya, Sekretaris Jaringan Kontrol Kebijakan Publik Maluku, Halaudin Sagey, mengatakan percepatan proses pemekaran hanya akan membuat Gorom sebagai kabupaten termiskin di Indonesia.
"Apalagi proses pemekaran Gorom belum melalui suatu kajian ilmiah atau uji kelaikkan dan lebih terkesan dipolitisasi untuk kepentingan orang-orang tertentu," katanya.
Dia mencontohkan pemekaran lima wilayah kecamatan di Gorom saat ini yang belum efektif karena masih menggunakan rumah penduduk sebagai kantor kecamatan.
"Hanya ada dua kecamatan yang memiliki kantor camat definitif, sedangkan lainnya menyewa rumah penduduk padahal ada satu kecamatan lain yang memilik kantor camat tapi justru tidak digunakan," katanya.
"Kemudian sarana infrastruktur dasar di Gorom masih sangat minim, seperti angkutan darat dan laut, apalagi unuk angkutan udara tidak ada sehingga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi warga di daerah itu," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Memang ada surat masuk ke DPRD dan secara administrasi sedang kita tangani melalui alat kelengkapan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Zaid Mudzakir Assegaf di Ambon, Senin.
Menurut dia, surat-surat itu menyangkut usulan pemekaran kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten SBT.
Mengenai pemekaran Kabupaten SBT dengan membentuk Gorom sebagi kabupaten baru mulai didalami karena ada perhimpunan mahasiswa dari daerah itu yang menyampaikan keberatan.
Zaid Mudzakir mengakui ada upaya kuat dari pemda SBT untuk mempercepat proses pemekaran namun ada beberapa persoalan yang harus diluruskan pokok perkaranya.
"Sesuai PP 79 2007 tentang pemekaran, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti persyaratan administratif yang dinilai para mahasiswa mengandung beberapa persoalan yang perlu diklarifikasi, di antaranya soal tidak ada kesesuaian tanggal dikeluarkannya keputusan DPRD dengan kehadiran anggota dewan," katanya.
Selain itu, persyaratan tekhnis menyangkut persoalan ekonomi maupun ketersediaan sarana prasarana pendukung dan syarat wilayah.
"Ini bukanlah sebuah penolakan pemekaran, tetapi semacam perhatian masyarakat yang meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," kata Zaid Mudzakir.
Sebelumnya, Sekretaris Jaringan Kontrol Kebijakan Publik Maluku, Halaudin Sagey, mengatakan percepatan proses pemekaran hanya akan membuat Gorom sebagai kabupaten termiskin di Indonesia.
"Apalagi proses pemekaran Gorom belum melalui suatu kajian ilmiah atau uji kelaikkan dan lebih terkesan dipolitisasi untuk kepentingan orang-orang tertentu," katanya.
Dia mencontohkan pemekaran lima wilayah kecamatan di Gorom saat ini yang belum efektif karena masih menggunakan rumah penduduk sebagai kantor kecamatan.
"Hanya ada dua kecamatan yang memiliki kantor camat definitif, sedangkan lainnya menyewa rumah penduduk padahal ada satu kecamatan lain yang memilik kantor camat tapi justru tidak digunakan," katanya.
"Kemudian sarana infrastruktur dasar di Gorom masih sangat minim, seperti angkutan darat dan laut, apalagi unuk angkutan udara tidak ada sehingga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi warga di daerah itu," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014