Ambon (Antara Maluku) - Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Pendeta Dr. Jhon Ruhulessin meminta semua pihak di daerah ini untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan.
"Masyarakat di provinsi Maluku saat ini masih ada yang hidup dalam kemiskinan, padahal usianya sudah mencapi 69 tahun sama dengan usia kemerdekaan bangsa Indonesia," kata Pdt. Jhon, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, provinsi Maluku yang merayakan ulang tahun ke-69, pada 19 Agustus 2014 yang berbarengan dengan HUT Kemerdekaan bangsa Indonesia ke-69, ini menjadi refleksi bersama sampai sejauhmana masyarakat di daerah ini menikmati hasil kemerdekaan itu.
"Kita semua mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan bangsa yang merdeka dan kita diami dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dirasakan oleh rakyatnya," katanya.
Dikatakan, masyarakat Maluku yang mendiami daerah ini, punya tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku yang bersatu, berdamai, berkeadilan, bersaudara dan berkeprimanusiaan serta setara dengan daerah-daerah lainnya di tanah air.
"Kita tidak hanya mendiami daerah ini secara pasif tetapi kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku yang bersatu, damai, adil dan sejahtera," ujar Pdt. Jhon.
Ia mengatakan, pemerintah pusat tidak hanya melihat yang hidup di kota Ambon saja tetapi harus melihat lebih jauh di wilayah-wilayah pinggiran, di desa-desa, di gunung-gunung, dan di pantai-pantai yang masih hidup dalam kemiskinan sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
"Usia provinsi ini sudah tua tetapi masyarakatnya masih ada yang belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga ini masalah serius dan menjadi komitmen bersama untuk berani memperjuangkannya," kata Pdt. Jhon.
Karena itu, perlu mendesak pemerintah pusat sampai sejauhmana perhatian terhadap masyarakat Maluku yang sudah hidup dalam masa kemerdekaan tetapi masih dalam kemiskinan.
"Saya rasa penting bagi kita untuk mendesak perhatian pemerintah pusat. Mengapa ini dilakukan?, karena kita melihat provinsi-provinsi yang lain mendapat perlakuan-perlakuan yang luar biasa dari pemerintah pusat, lalu kita berada di mana, apalagi perjuangan provinsi kepulauan belum terealisasi," ujarnya.
"Presdien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato RAPBN 2015 di di Gedung DPR RI, sama sekali tidak pernah menyebutkan Maluku dalam rencana pembangunan. Saya rasa ini sesuatu yang memprihatinkan bagi pemerintah daerah dan seluruh rakyat Maluku," tandas Pdt. Jhon.
Pdt.Jhon juga mengkritisi terkait adanya tuntutan bahwa putra terbaik Maluku harus duduk di kabinet nanti.
"Saya rasa itu bukan masalah yang substansi yang kita perjuangkan, yang mesti diperjuangkan adalah keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan dengan provinsi-provinsi yang lain, ini yang mesti diperjuangkan," katanya.
Pdt Jhon menambahkan, saat ini pemerintah berharap kepada rakyat di negeri ini untuk menanamkan semangat kebangsaan dan didalam semangat kebangsaan itu adanya keadilan.
"Substansi semangat kebangsaan itu adalah memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
"Saya berharap pemerintaah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan semua stakeholder, pengusaha, politisi, tokoh agama dan semua pihak untuk memperjuangkan masa depan Maluku sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lainnya," harap Pdt. Jhon.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Masyarakat di provinsi Maluku saat ini masih ada yang hidup dalam kemiskinan, padahal usianya sudah mencapi 69 tahun sama dengan usia kemerdekaan bangsa Indonesia," kata Pdt. Jhon, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, provinsi Maluku yang merayakan ulang tahun ke-69, pada 19 Agustus 2014 yang berbarengan dengan HUT Kemerdekaan bangsa Indonesia ke-69, ini menjadi refleksi bersama sampai sejauhmana masyarakat di daerah ini menikmati hasil kemerdekaan itu.
"Kita semua mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan bangsa yang merdeka dan kita diami dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dirasakan oleh rakyatnya," katanya.
Dikatakan, masyarakat Maluku yang mendiami daerah ini, punya tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku yang bersatu, berdamai, berkeadilan, bersaudara dan berkeprimanusiaan serta setara dengan daerah-daerah lainnya di tanah air.
"Kita tidak hanya mendiami daerah ini secara pasif tetapi kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku yang bersatu, damai, adil dan sejahtera," ujar Pdt. Jhon.
Ia mengatakan, pemerintah pusat tidak hanya melihat yang hidup di kota Ambon saja tetapi harus melihat lebih jauh di wilayah-wilayah pinggiran, di desa-desa, di gunung-gunung, dan di pantai-pantai yang masih hidup dalam kemiskinan sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
"Usia provinsi ini sudah tua tetapi masyarakatnya masih ada yang belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga ini masalah serius dan menjadi komitmen bersama untuk berani memperjuangkannya," kata Pdt. Jhon.
Karena itu, perlu mendesak pemerintah pusat sampai sejauhmana perhatian terhadap masyarakat Maluku yang sudah hidup dalam masa kemerdekaan tetapi masih dalam kemiskinan.
"Saya rasa penting bagi kita untuk mendesak perhatian pemerintah pusat. Mengapa ini dilakukan?, karena kita melihat provinsi-provinsi yang lain mendapat perlakuan-perlakuan yang luar biasa dari pemerintah pusat, lalu kita berada di mana, apalagi perjuangan provinsi kepulauan belum terealisasi," ujarnya.
"Presdien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato RAPBN 2015 di di Gedung DPR RI, sama sekali tidak pernah menyebutkan Maluku dalam rencana pembangunan. Saya rasa ini sesuatu yang memprihatinkan bagi pemerintah daerah dan seluruh rakyat Maluku," tandas Pdt. Jhon.
Pdt.Jhon juga mengkritisi terkait adanya tuntutan bahwa putra terbaik Maluku harus duduk di kabinet nanti.
"Saya rasa itu bukan masalah yang substansi yang kita perjuangkan, yang mesti diperjuangkan adalah keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan dengan provinsi-provinsi yang lain, ini yang mesti diperjuangkan," katanya.
Pdt Jhon menambahkan, saat ini pemerintah berharap kepada rakyat di negeri ini untuk menanamkan semangat kebangsaan dan didalam semangat kebangsaan itu adanya keadilan.
"Substansi semangat kebangsaan itu adalah memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
"Saya berharap pemerintaah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan semua stakeholder, pengusaha, politisi, tokoh agama dan semua pihak untuk memperjuangkan masa depan Maluku sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lainnya," harap Pdt. Jhon.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014