Ternate (Antara Maluku) - Legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara Edi Langkara mendukung sikap Gubernur Abdul Gani Kasuba yang menolak penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaa CPNS di Pemprov Malut.
"Kami mendukung sikap gubernur tersebut sepanjang tujuan untuk kepentingan putra daerah dalam penerimaan CPNS di Malut, tetapi kalau ada maksud terselubung di balik penolakan itu yang hanya menguntungkan pihak tertentu, jelas kami tidak mendukung," katanya di Ternate, Kamis.
Menurut dia, penerimaan CPNS di Malut seharusnya memberi peluang sebesar-besarnya kepada putra daerah agar penerimaan CPNS itu menjawab berbagai permasalahan di daerah ini khususnya semakin tinggi angka penggangguran.
Penggunaan sistem CAT dalam tes penerimaan CPNS yang diterapkan Kemenpan dan RB, kata Edi Langkara, memang akan menyulitkan putra daerah untuk bersaing dengan pelamar CPNS dari daerah lain yang lebih maju, karena dalam sistem itu lebih menekankan pada nilai tertinggi diperoleh peserta tes.
"Tujuan Kemenpan dan RB menerapkan sistem CAT memang bagus yakni untuk transparansi dan mencegah praktik KKN dalam penentuan kelulusan, tetapi untuk daerah-daerah yang pembangunannya belum maju, seperti Malut harus mendapat perlakuan khusus dalam pelaksanaan tes CPNS, yang memungkinkan putra daerah bisa banyak terserap," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur Malut untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Malut guna merumuskan berbagai hal yang dapat memberi kemudahan dan prioritas bagi putra daerah dalam tes CPNS, untuk selanjutnya diusulkan ke Kemenpan dan RB serta pihak terkait lainnya.
Sebelumnya Gubernur Abdul Gani Kasuba mengatakan menolak penerapan sistem CAT dalam tes penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Malut, karena sistem itu akan mengakibatkan kecil kemungkinan putra daerah yang ikut seleksi CPNS bisa lulus.
Menurut gubernur, di Malut banyak putra daerah yang mengganggur, sehingga kalau mereka tidak diberi prioritas dalam penerimaan CPNS dikhawatirkan akan memicu terjadinya masalah sosial yang berimbas pada terganggunya kamtibmas di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami mendukung sikap gubernur tersebut sepanjang tujuan untuk kepentingan putra daerah dalam penerimaan CPNS di Malut, tetapi kalau ada maksud terselubung di balik penolakan itu yang hanya menguntungkan pihak tertentu, jelas kami tidak mendukung," katanya di Ternate, Kamis.
Menurut dia, penerimaan CPNS di Malut seharusnya memberi peluang sebesar-besarnya kepada putra daerah agar penerimaan CPNS itu menjawab berbagai permasalahan di daerah ini khususnya semakin tinggi angka penggangguran.
Penggunaan sistem CAT dalam tes penerimaan CPNS yang diterapkan Kemenpan dan RB, kata Edi Langkara, memang akan menyulitkan putra daerah untuk bersaing dengan pelamar CPNS dari daerah lain yang lebih maju, karena dalam sistem itu lebih menekankan pada nilai tertinggi diperoleh peserta tes.
"Tujuan Kemenpan dan RB menerapkan sistem CAT memang bagus yakni untuk transparansi dan mencegah praktik KKN dalam penentuan kelulusan, tetapi untuk daerah-daerah yang pembangunannya belum maju, seperti Malut harus mendapat perlakuan khusus dalam pelaksanaan tes CPNS, yang memungkinkan putra daerah bisa banyak terserap," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur Malut untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Malut guna merumuskan berbagai hal yang dapat memberi kemudahan dan prioritas bagi putra daerah dalam tes CPNS, untuk selanjutnya diusulkan ke Kemenpan dan RB serta pihak terkait lainnya.
Sebelumnya Gubernur Abdul Gani Kasuba mengatakan menolak penerapan sistem CAT dalam tes penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Malut, karena sistem itu akan mengakibatkan kecil kemungkinan putra daerah yang ikut seleksi CPNS bisa lulus.
Menurut gubernur, di Malut banyak putra daerah yang mengganggur, sehingga kalau mereka tidak diberi prioritas dalam penerimaan CPNS dikhawatirkan akan memicu terjadinya masalah sosial yang berimbas pada terganggunya kamtibmas di daerah ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014