Ambon (Antara Maluku) - Presiden Joko Widodo diharapkan memperhatikan program Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang belum rampung pembangunannya.
"MBD secara geografis bertetangga dengan Timor Leste sehingga realisasi pembangunan program Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (KPU/USO) itu strategis untuk menjamin kelancaran komunikasi," kata tokoh masyarakat Kabupaten MBD, Adolof Unawekly, dihubungi dari Ambon, Sabtu.
Menurut dia, selain berbatasan dengan Timor Leste, MBD yang merupakan wilayah terluar Indonesia berada di alur pelayaran Australia - Pasifik.
"Karena itu KPU atau USU itu perlu dibenahi realisasi pembangunan maupun pengoperasiannya," katanya.
Adolof juga mempertanyakan tidak adanya Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di kabupaten itu, padahal sarana komunikasi itu strategis dalam upaya melaporkan berbagai peristiwa, terutama terkait aspek keamanan.
Ia mengungkapkan bahwa wilayah MBD juga sering menjadi tempat transit para imigran gelap, terutama dari Vietnam tujuan Australia.
"Saya heran kok hanya MBD dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku yang tidak menjadi sasaran program PLIK," ujarnya.
Dia merujuk Kota Ambon yang mendapatkan 10 PLIK, Maluku Tengah 30, Seram Bagian Barat delapan, Buru lima, Buru Selatan empat, Maluku Tenggara Barat 15, Maluku Tenggara sembilan, Kota Tual enam, Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru masing-masing satu.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu segera mengevaluasi program BP3TI yang belum terlaksana di MBD.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"MBD secara geografis bertetangga dengan Timor Leste sehingga realisasi pembangunan program Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (KPU/USO) itu strategis untuk menjamin kelancaran komunikasi," kata tokoh masyarakat Kabupaten MBD, Adolof Unawekly, dihubungi dari Ambon, Sabtu.
Menurut dia, selain berbatasan dengan Timor Leste, MBD yang merupakan wilayah terluar Indonesia berada di alur pelayaran Australia - Pasifik.
"Karena itu KPU atau USU itu perlu dibenahi realisasi pembangunan maupun pengoperasiannya," katanya.
Adolof juga mempertanyakan tidak adanya Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di kabupaten itu, padahal sarana komunikasi itu strategis dalam upaya melaporkan berbagai peristiwa, terutama terkait aspek keamanan.
Ia mengungkapkan bahwa wilayah MBD juga sering menjadi tempat transit para imigran gelap, terutama dari Vietnam tujuan Australia.
"Saya heran kok hanya MBD dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku yang tidak menjadi sasaran program PLIK," ujarnya.
Dia merujuk Kota Ambon yang mendapatkan 10 PLIK, Maluku Tengah 30, Seram Bagian Barat delapan, Buru lima, Buru Selatan empat, Maluku Tenggara Barat 15, Maluku Tenggara sembilan, Kota Tual enam, Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru masing-masing satu.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu segera mengevaluasi program BP3TI yang belum terlaksana di MBD.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014