Ternate (Antara Maluku) - Legislator DPRD Maluku Utara (Malut) Edi Langkara mengatakan untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat jika harga BBM naik pada 1 November 2014, pemerintah daerah harus memperbanyak program padat karya.
"Naiknya harga BBM pasti akan mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok, tarif angkutan umum dan berbagai jasa lainnya, sehingga pengeluaran masyarakat menjadi semakin besar," kata legislator dari Partai Golkar itu di Ternate, Senin.
Menurut dia, pemerintah daerah harus mengupayakan agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya, di antaranya melalui program padat karya, baik yang dibiayai APBD maupun APBN dan dana pusat lainnya yang dialokasikan untuk kompensasi kenaikan harga BBM.
Ia mengatakan, program padat karya tersebut sebaiknya diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan usaha tani, irigasi dan dermaga, sehingga sekaligus bisa menjawab atas berbagai keterbatasan infrastruktur di masyarakat.
upaya lainnya yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi gejolak di masyarakat akibat kenaikan harga BBM, kata Edi Langkara, adalah tidak membiarkan pedagang menjual harga barang, terutama kebutuhan pokok seenaknya.
"Pemerintah daerah harus mengawasi secara ketat distribusi kebutuhan pokok dan stoknya di pasaran serta jika ada distributot atau pedagang yang memainkan harga atau menyimbunyikan stok harus ditindak tegas," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga harus mengupayakan agar harga komoditas petani dan harga ikan tangkapan nelayan tidak anjlok, terutama yang diakibatkan permainan para pengusaha agar petani dan nelayan memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya.
Dana kompensasi kenaikan harga BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pemerintah juga harus dipastikan penyalurannya secara tepat sasaran, karena pengalaman sebelumnya BLT banyak jatuh ke tangan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, ujarnya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Naiknya harga BBM pasti akan mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok, tarif angkutan umum dan berbagai jasa lainnya, sehingga pengeluaran masyarakat menjadi semakin besar," kata legislator dari Partai Golkar itu di Ternate, Senin.
Menurut dia, pemerintah daerah harus mengupayakan agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya, di antaranya melalui program padat karya, baik yang dibiayai APBD maupun APBN dan dana pusat lainnya yang dialokasikan untuk kompensasi kenaikan harga BBM.
Ia mengatakan, program padat karya tersebut sebaiknya diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan usaha tani, irigasi dan dermaga, sehingga sekaligus bisa menjawab atas berbagai keterbatasan infrastruktur di masyarakat.
upaya lainnya yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi gejolak di masyarakat akibat kenaikan harga BBM, kata Edi Langkara, adalah tidak membiarkan pedagang menjual harga barang, terutama kebutuhan pokok seenaknya.
"Pemerintah daerah harus mengawasi secara ketat distribusi kebutuhan pokok dan stoknya di pasaran serta jika ada distributot atau pedagang yang memainkan harga atau menyimbunyikan stok harus ditindak tegas," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga harus mengupayakan agar harga komoditas petani dan harga ikan tangkapan nelayan tidak anjlok, terutama yang diakibatkan permainan para pengusaha agar petani dan nelayan memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya.
Dana kompensasi kenaikan harga BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pemerintah juga harus dipastikan penyalurannya secara tepat sasaran, karena pengalaman sebelumnya BLT banyak jatuh ke tangan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, ujarnya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014