Dobo (Antara Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Aru mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengelola pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Serwatu.
"Pengusulan sudah disampaikan sejak 2011 dengan tujuan memelihara fasilitas tersebut, sekaligus memanfaatkannya untuk pengelolaan maupun pemasaran hasil tangkapan nelayan," kata Kepala DKP Kepulauan Aru Jongky Gutandjala di Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, Jumat.
Pertimbangan pengelolaan PPI Serwatu, Kecamatan Aru Selatan, juga agar pembangunannya yang telah rampung selama beberapa tahun terakhir ini tidak mubazir.
"Jujur saja, konstruksi kayu di bagian tengah PPI tersebut sudah rusak, sehingga bila mengizinkan pengelolaan oleh Pemkab Kepulauan Aru, maka bisa direhabilitasi guna dimanfaatkan kembali untuk mengoptimalkan fungsinya," ujar Jongky.
Dia mengakui PPI di Serwatu itu strategis untuk mendorong percepatan pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Aru Selatan.
"Minimal ikan hasil tangkapan bisa terjamin kualitasnya karena terjamin kelancaran transaksi di PPI itu," kata Jongky.
Menurut dia, Pemkab Kepulauan Aru juga mengapresiasi dirampungkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai di Desa Durjela yang dibangun sejak 2007.
"Kami menginginkan dua fasilitas perikanan tersebut dikelola Pemkab Kepulauan Aru agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di daerah ini," ujar Jongky.
Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya hayati laut bernilai ekonomis dengan pangsa pasar ekspor, tapi tingkat kemisminan masyarakat relatif masih tinggi.
"Kemiskinan di Kepulauan Aru saat ini sekitar 28,55 persen dari penduduk sebanyak 88.739 jiwa sehingga berbagai program pemberdayaaan masyarakat pesisir intensif dioptimalkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya hayati laut," kata Jongky.
Perairan Kepulauan Aru terkenal sebagai "surga" penangkapan ikan ilegal, baik nelayan daerah lain, nasional maupun asing.
Daerah itu juga menghasilkan mutiara, rumput laut, udang dan sumber daya hayati laut lainnya yang bernilai ekonomis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pengusulan sudah disampaikan sejak 2011 dengan tujuan memelihara fasilitas tersebut, sekaligus memanfaatkannya untuk pengelolaan maupun pemasaran hasil tangkapan nelayan," kata Kepala DKP Kepulauan Aru Jongky Gutandjala di Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, Jumat.
Pertimbangan pengelolaan PPI Serwatu, Kecamatan Aru Selatan, juga agar pembangunannya yang telah rampung selama beberapa tahun terakhir ini tidak mubazir.
"Jujur saja, konstruksi kayu di bagian tengah PPI tersebut sudah rusak, sehingga bila mengizinkan pengelolaan oleh Pemkab Kepulauan Aru, maka bisa direhabilitasi guna dimanfaatkan kembali untuk mengoptimalkan fungsinya," ujar Jongky.
Dia mengakui PPI di Serwatu itu strategis untuk mendorong percepatan pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Aru Selatan.
"Minimal ikan hasil tangkapan bisa terjamin kualitasnya karena terjamin kelancaran transaksi di PPI itu," kata Jongky.
Menurut dia, Pemkab Kepulauan Aru juga mengapresiasi dirampungkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai di Desa Durjela yang dibangun sejak 2007.
"Kami menginginkan dua fasilitas perikanan tersebut dikelola Pemkab Kepulauan Aru agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di daerah ini," ujar Jongky.
Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya hayati laut bernilai ekonomis dengan pangsa pasar ekspor, tapi tingkat kemisminan masyarakat relatif masih tinggi.
"Kemiskinan di Kepulauan Aru saat ini sekitar 28,55 persen dari penduduk sebanyak 88.739 jiwa sehingga berbagai program pemberdayaaan masyarakat pesisir intensif dioptimalkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya hayati laut," kata Jongky.
Perairan Kepulauan Aru terkenal sebagai "surga" penangkapan ikan ilegal, baik nelayan daerah lain, nasional maupun asing.
Daerah itu juga menghasilkan mutiara, rumput laut, udang dan sumber daya hayati laut lainnya yang bernilai ekonomis.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014