Ambon (Antara Maluku) - Delapan fraksi di DPRD Maluku menyatakan menerima serta menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 yang diusulkan gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara fraksi Golkar, F-Pebangunan Bangsa, F-Hanura, F-Genrindra, F-PKS, F-PDI Perjuangan, F-Nasdem serta F-Demokrat dalam rapat paripurna tentang penyampaian kata akhir fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin.
Meski menyatakan menerima, namun seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan kritis dan koreksi yang perlu disikapi pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara F-Goplkar, Fredik Rahakauw mengatakan, proses pengajuan KUA dan PPAS hingga ranperda tentang RAPBD Maluku 2015 oleh eksekutif mengalami keterlambatan.
Pemprov juga diminta menyusun RAPBD yang disesuaikan dengan RPJM pusat maupun daerah agar setiap tahun bisa terukur sehingga ketika terjadi moratorium di tingkat pusat, maka program yang tertunda bisa ditampung pada tahun anggaran berikutnya.
"Misalnya rencana pembangunan gedung kantor KPID dan gedung Diklat di Maluku yang tertunda akibat adanya moratorium pemerintah, sehingga diharapkan dapat terrampung dalam APBD tahun anggaran 2016," katanya.
Ketua F-Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Habiba Pelu mengatakan, keterlambatan yang terjadi, jika terus dimaklumi maka dijamin pasti akan sangat mempengaruhi kinerja pembangunan di Provinsi Maluku.
Fraksi juga menyadari betul bahwa proses pembahasan Anggaran daerah dalam perspektif APBD yang terkait dengan rancangan pembangunan tahunan selalu dimulai dengan KUA-PPAS.
"Sehingga jika keterlambatan ini terus terjadi maka proses pembangunan selalu diperhadapkan pada kemunduran dan ketidak progresivan. Dimana tumpuan pembangunan tahunan sangat tergantung pada Rancangan Kebijakan Umum Keuangan Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran yang disampaikan eksekutif," tandas Habiba Pellu.
Sementara Ketua F-Gerindra, Melkias Sairdekut dalam kesempatan itu menyampaikan selamat atas peringatan `Hari Ibu` tanggal 22 Desember 2014 dimana para ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa akan selalu enjadi inspirasi.
Selain mengucapkan hari ibu, F-Gerindra juga menyatakan terima kasih kepada rakyat Maluku yang telah menempatkan lima kader terbaiknya untuk duduk di legislatif provinsi dan membentuk satu fraksi utuh sehingga bisa terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan politik anggaran demi kesejateraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara fraksi Golkar, F-Pebangunan Bangsa, F-Hanura, F-Genrindra, F-PKS, F-PDI Perjuangan, F-Nasdem serta F-Demokrat dalam rapat paripurna tentang penyampaian kata akhir fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin.
Meski menyatakan menerima, namun seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan kritis dan koreksi yang perlu disikapi pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara F-Goplkar, Fredik Rahakauw mengatakan, proses pengajuan KUA dan PPAS hingga ranperda tentang RAPBD Maluku 2015 oleh eksekutif mengalami keterlambatan.
Pemprov juga diminta menyusun RAPBD yang disesuaikan dengan RPJM pusat maupun daerah agar setiap tahun bisa terukur sehingga ketika terjadi moratorium di tingkat pusat, maka program yang tertunda bisa ditampung pada tahun anggaran berikutnya.
"Misalnya rencana pembangunan gedung kantor KPID dan gedung Diklat di Maluku yang tertunda akibat adanya moratorium pemerintah, sehingga diharapkan dapat terrampung dalam APBD tahun anggaran 2016," katanya.
Ketua F-Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Habiba Pelu mengatakan, keterlambatan yang terjadi, jika terus dimaklumi maka dijamin pasti akan sangat mempengaruhi kinerja pembangunan di Provinsi Maluku.
Fraksi juga menyadari betul bahwa proses pembahasan Anggaran daerah dalam perspektif APBD yang terkait dengan rancangan pembangunan tahunan selalu dimulai dengan KUA-PPAS.
"Sehingga jika keterlambatan ini terus terjadi maka proses pembangunan selalu diperhadapkan pada kemunduran dan ketidak progresivan. Dimana tumpuan pembangunan tahunan sangat tergantung pada Rancangan Kebijakan Umum Keuangan Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran yang disampaikan eksekutif," tandas Habiba Pellu.
Sementara Ketua F-Gerindra, Melkias Sairdekut dalam kesempatan itu menyampaikan selamat atas peringatan `Hari Ibu` tanggal 22 Desember 2014 dimana para ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa akan selalu enjadi inspirasi.
Selain mengucapkan hari ibu, F-Gerindra juga menyatakan terima kasih kepada rakyat Maluku yang telah menempatkan lima kader terbaiknya untuk duduk di legislatif provinsi dan membentuk satu fraksi utuh sehingga bisa terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan politik anggaran demi kesejateraan masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014