Ambon (Antara Maluku) - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi menyatakan pihaknya fokus pada pengamanan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi terkendala personel dan fasilitas yang terbatas.
"Kami sangat konsen dengan pengamanan terhadap wilayah perbatasan seperti di Maluku Utara yang berbatasan dengan negara-negara Asia Pasifik dan Maluku yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia," kata Pangdam Meris di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, khususnya di Maluku dan Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan tetapi dihadapkan dengan personel yang jumlahnya masih kurang.
"Jumlah personel kami hanya 70 persen ini masih kurang. Karena itu, ada bantuan penambahan personel BKO dan akan terus dilakukan selama belum terpenuhi sesuai harapan," kata Pangdam Meris.
Dikatakannya, personel BKO yang diperbantukan di Maluku dan Maluku Utara ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil, terdepan dan terluar yang rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan, seperti pencurian hasil-hasil laut maupun pencurian hasil hutan.
"Terpenting penempatan personel BKO di wilayah perbatasan negara tetangga adalah untuk menjaga keutuhan NKRI," ujarnya.
Karena itu, untuk mengatasi kekurangan personel TNI di Maluku dan Maluku Utara, pihaknya menyarankan pembentukan batalyon.
"Dulu TNI punya konsep pembentukan Batalyon 735 di Halmahera, Maluku Utara, karena itu tidak ada salahnya kalau sekarang konsep itu dapat dipenuhi, sehingga memenuhi kekurangan personil TNI di daerah ini," ungkap Pangdam.
Ia mengakui personel batalyon yang ada saat ini di Kodam XVI/Pattimura jumlahnya hanya 730 personel, padahal dalam ukuran standar untuk satu Batalyon jumlahnya harus 1.038 personel.
"Jadi dengan jumlah personel batalyon yang sedikit itu, maka sangat sulit menjangkau mengatasai masalah keamanan di daerah terdepan dan terluar dalam waktu yang singkat," kata Pangdam Meris.
Kalau menggunakan pesawat, tambahnya, fasilitas ini juga terbatas sedangkan kalau menggunakan kapal membutuhkan waktu yang lama sampai di wilayah yang bermasalah. Terkadang anggota yang bertugas di daerah perbatasan mengalami sakit dan akhirnya meninggal karena lambat mendapat pertolongan medis.
"Ada dua anggota kami yang bertugas di Tobelo, Maluku Utara, dan di Namlea, ibu Kota Kabupaten Buru, Maluku, meninggal dunia karena terlambat mendapat pertolongan medis. Kami sangat kasihan karena fasilitas juga terbatas," ujar Pangdam Meris.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami sangat konsen dengan pengamanan terhadap wilayah perbatasan seperti di Maluku Utara yang berbatasan dengan negara-negara Asia Pasifik dan Maluku yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia," kata Pangdam Meris di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, khususnya di Maluku dan Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan tetapi dihadapkan dengan personel yang jumlahnya masih kurang.
"Jumlah personel kami hanya 70 persen ini masih kurang. Karena itu, ada bantuan penambahan personel BKO dan akan terus dilakukan selama belum terpenuhi sesuai harapan," kata Pangdam Meris.
Dikatakannya, personel BKO yang diperbantukan di Maluku dan Maluku Utara ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil, terdepan dan terluar yang rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan, seperti pencurian hasil-hasil laut maupun pencurian hasil hutan.
"Terpenting penempatan personel BKO di wilayah perbatasan negara tetangga adalah untuk menjaga keutuhan NKRI," ujarnya.
Karena itu, untuk mengatasi kekurangan personel TNI di Maluku dan Maluku Utara, pihaknya menyarankan pembentukan batalyon.
"Dulu TNI punya konsep pembentukan Batalyon 735 di Halmahera, Maluku Utara, karena itu tidak ada salahnya kalau sekarang konsep itu dapat dipenuhi, sehingga memenuhi kekurangan personil TNI di daerah ini," ungkap Pangdam.
Ia mengakui personel batalyon yang ada saat ini di Kodam XVI/Pattimura jumlahnya hanya 730 personel, padahal dalam ukuran standar untuk satu Batalyon jumlahnya harus 1.038 personel.
"Jadi dengan jumlah personel batalyon yang sedikit itu, maka sangat sulit menjangkau mengatasai masalah keamanan di daerah terdepan dan terluar dalam waktu yang singkat," kata Pangdam Meris.
Kalau menggunakan pesawat, tambahnya, fasilitas ini juga terbatas sedangkan kalau menggunakan kapal membutuhkan waktu yang lama sampai di wilayah yang bermasalah. Terkadang anggota yang bertugas di daerah perbatasan mengalami sakit dan akhirnya meninggal karena lambat mendapat pertolongan medis.
"Ada dua anggota kami yang bertugas di Tobelo, Maluku Utara, dan di Namlea, ibu Kota Kabupaten Buru, Maluku, meninggal dunia karena terlambat mendapat pertolongan medis. Kami sangat kasihan karena fasilitas juga terbatas," ujar Pangdam Meris.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015