Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) karena daerah ini belum memiliki RSJ, sementara penderita gangguan jiwa cukup banyak.
"Membangun RSJ membutuhkan dana besar, baik untuk penyediaan infrastruktur maupun tenaga medisnya, sehingga Malut tidak mungkin bisa membangunnya sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kesehatan Malut Idhar Sidi Umar di Ternate, Kamis.
Pemprov Malut telah mengusulkan pembangunan RSJ itu, baik melalui Kementerian Kesehatan maupun tim Komisi VIII DPR RI saat berkunjung ke Malut beberapa waktu lalu, termasuk melalui anggota DPR RI dan DPD RI asal Malut, namun sejauh ini belum ada kepastian disetujui atau tidak.
Ia mengatakan belum adanya RSJ di Malut mengakibatkan penangganan penderita gangguan jiwa di daerah ini belum bisa dilakukan secara maksimal, bahkan tidak sedikit penderita gangguan jiwa yang terpaksa berkeliaran di jalan.
Selain itu, tidak sedikit pula penderita gangguan jiwa yang terpaksa di pasung oleh keluarganya karena kalau dibiarkan berkeliaran bisa mengancam keselamatan orang lain, seperti yang dilakukan terhadap seorang penderita gangguan jiwa di Pulau Hiri, Kota Ternate yang dipasung selama 22 tahun.
Menurut dia, kalau di Malut ada RSJ maka dipastikan tidak akan ada penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan atau dipasung, karena semuanya bisa dirawat di RSJ sampai sembuh, seperti yang dilakukan di provinsi lain yang telah memiliki RSJ.
Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Malut memang telah melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi ketiadaan RSJ tersebut, seperti mendatangkan dokter jiwa dari RSJ di provinsi lain untuk mengobati para penderita gangguan jiwa setempat, tetapi hasilnya tidak maksimal karena perawatannya hanya beberapa hari.
Dari 10 kabupaten/kota di Malut, Kota Ternate merupakan daerah yang paling banyak terdapat penderita gangguan jiwa yakni mencapai 270 orang, sebagian di antaranya merupakan korban konflik sosial di Malut beberapa tahun silam.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Membangun RSJ membutuhkan dana besar, baik untuk penyediaan infrastruktur maupun tenaga medisnya, sehingga Malut tidak mungkin bisa membangunnya sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kesehatan Malut Idhar Sidi Umar di Ternate, Kamis.
Pemprov Malut telah mengusulkan pembangunan RSJ itu, baik melalui Kementerian Kesehatan maupun tim Komisi VIII DPR RI saat berkunjung ke Malut beberapa waktu lalu, termasuk melalui anggota DPR RI dan DPD RI asal Malut, namun sejauh ini belum ada kepastian disetujui atau tidak.
Ia mengatakan belum adanya RSJ di Malut mengakibatkan penangganan penderita gangguan jiwa di daerah ini belum bisa dilakukan secara maksimal, bahkan tidak sedikit penderita gangguan jiwa yang terpaksa berkeliaran di jalan.
Selain itu, tidak sedikit pula penderita gangguan jiwa yang terpaksa di pasung oleh keluarganya karena kalau dibiarkan berkeliaran bisa mengancam keselamatan orang lain, seperti yang dilakukan terhadap seorang penderita gangguan jiwa di Pulau Hiri, Kota Ternate yang dipasung selama 22 tahun.
Menurut dia, kalau di Malut ada RSJ maka dipastikan tidak akan ada penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan atau dipasung, karena semuanya bisa dirawat di RSJ sampai sembuh, seperti yang dilakukan di provinsi lain yang telah memiliki RSJ.
Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Malut memang telah melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi ketiadaan RSJ tersebut, seperti mendatangkan dokter jiwa dari RSJ di provinsi lain untuk mengobati para penderita gangguan jiwa setempat, tetapi hasilnya tidak maksimal karena perawatannya hanya beberapa hari.
Dari 10 kabupaten/kota di Malut, Kota Ternate merupakan daerah yang paling banyak terdapat penderita gangguan jiwa yakni mencapai 270 orang, sebagian di antaranya merupakan korban konflik sosial di Malut beberapa tahun silam.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015