Ambon (Antara Maluku) - Dinas Perhubungan Maluku akan membina supir angkutan kendaraan dalam provinsi (AKDP) terkait diturunkannya tarif angkutan menindaklanjuti keputusan pemerintah menurunkan harga BBM pada 19 Januari 2015.
"Pembinaan dibutuhkan guna mengantisipasi kemungkinan para supir AKDP memungut tarif tidak sesuai surat keputusan (SK) Gubernur Maluku, Said Assagaff," kata Kepala Dishub setempat, Benny Gaspersz, di Ambon, Minggu.
SK Gubernur Maluku dijadwalkan ditempelnya di masing - masing AKDP agar pengguna jasa transportasi darat juga mengetahui pemberlakuan tarif baru tersebut.
"Tim dari Bidang Darat akan melakukan pembinaan terhadap para supir AKDP di Kota Ambon, Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah serta Kota Tual dan Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara," ujarnya.
Trayek AKDP di Ambon sebanyak 43 serta Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual/ Kabupaten Maluku Tenggara masing - masing 10 trayek.
"Jadi setelah dilakukan pembinaan, maka tim Bidang Darat juga akan melakukan pengawasan dengan mengkonfirmasi penumpang adakah pembayaran tarif melebihi SK GUbernur Maluku atau tidak," tegas Benny.
Sekiranya ada oknum supir AKDP yang sengaja meminta tarif melebihi SK Gubernur, maka pasti dikenakan sanksi secara bertahap karena perbuatannya meresahkan masyarakat.
"Sanksi tegas pasti dikenakan terhadap oknum supir yang tidak mematuhi ketentuan berlaku, termasuk kemungkinan izin trayek dicabut agar membuat efek jera," katanya.
Benny mengakui, vakumnya DPD Organda Maluku juga menghambat penyampaian program atau kebijakan Dishub Maluku kepada para pemilik kendaraan guna diteruskan ke para supir AKDP.
"Meninggalnya Ketua DPD Organda Maluku tidak disikapi pengurus lainnya untuk mengaktifkan wadah tersebut sehingga masalah ini harus difasilitasi agar mendukung program pemerintah," ujarnya.
Disinggung tarif AKDP baru, dia menjelaskan, penentuannya dipengaruhi harga suku cadang (sparepart) kendaraan yang tidak turun
"Harga sparepart yang dijual para pedagang tidak turun terkait keputusan pemerintah menurunkan harga BBM sehingga tarif AKDP sebanyak 63 trayek di Maluku turunnya relatif rendah," katanya.
Tarif AKDP di Ambon sebanyak 43 trayek serta Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual masing - masing 10 trayek mengalami penurunan sekitar empat persen.
Penurunan untuk penyeberangan tarifnya 6,15 persen bagi orang dewasa dan anak - anak 70 persen.
Penyeberangan hanya untuk trayek Hunimua, pulau Ambon - Waipirit, pulau Seram dan Galala, Kota Ambon - Namlea, ibu kota Kabupaten Buru.
Sedangkan angkutan laut yang 17 trayek itu tarifnya hanya turun 0,94 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pembinaan dibutuhkan guna mengantisipasi kemungkinan para supir AKDP memungut tarif tidak sesuai surat keputusan (SK) Gubernur Maluku, Said Assagaff," kata Kepala Dishub setempat, Benny Gaspersz, di Ambon, Minggu.
SK Gubernur Maluku dijadwalkan ditempelnya di masing - masing AKDP agar pengguna jasa transportasi darat juga mengetahui pemberlakuan tarif baru tersebut.
"Tim dari Bidang Darat akan melakukan pembinaan terhadap para supir AKDP di Kota Ambon, Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah serta Kota Tual dan Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara," ujarnya.
Trayek AKDP di Ambon sebanyak 43 serta Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual/ Kabupaten Maluku Tenggara masing - masing 10 trayek.
"Jadi setelah dilakukan pembinaan, maka tim Bidang Darat juga akan melakukan pengawasan dengan mengkonfirmasi penumpang adakah pembayaran tarif melebihi SK GUbernur Maluku atau tidak," tegas Benny.
Sekiranya ada oknum supir AKDP yang sengaja meminta tarif melebihi SK Gubernur, maka pasti dikenakan sanksi secara bertahap karena perbuatannya meresahkan masyarakat.
"Sanksi tegas pasti dikenakan terhadap oknum supir yang tidak mematuhi ketentuan berlaku, termasuk kemungkinan izin trayek dicabut agar membuat efek jera," katanya.
Benny mengakui, vakumnya DPD Organda Maluku juga menghambat penyampaian program atau kebijakan Dishub Maluku kepada para pemilik kendaraan guna diteruskan ke para supir AKDP.
"Meninggalnya Ketua DPD Organda Maluku tidak disikapi pengurus lainnya untuk mengaktifkan wadah tersebut sehingga masalah ini harus difasilitasi agar mendukung program pemerintah," ujarnya.
Disinggung tarif AKDP baru, dia menjelaskan, penentuannya dipengaruhi harga suku cadang (sparepart) kendaraan yang tidak turun
"Harga sparepart yang dijual para pedagang tidak turun terkait keputusan pemerintah menurunkan harga BBM sehingga tarif AKDP sebanyak 63 trayek di Maluku turunnya relatif rendah," katanya.
Tarif AKDP di Ambon sebanyak 43 trayek serta Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual masing - masing 10 trayek mengalami penurunan sekitar empat persen.
Penurunan untuk penyeberangan tarifnya 6,15 persen bagi orang dewasa dan anak - anak 70 persen.
Penyeberangan hanya untuk trayek Hunimua, pulau Ambon - Waipirit, pulau Seram dan Galala, Kota Ambon - Namlea, ibu kota Kabupaten Buru.
Sedangkan angkutan laut yang 17 trayek itu tarifnya hanya turun 0,94 persen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015