Ambon (Antara Maluku) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku mengajak lembaga-lembaga keagamaan di Ambon untuk turut serta memberantas narkoba dengan membantu menginformasikan adanya rehabilitasi gratis kepada umat masing-masing sehingga bisa langsung melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
"Terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Indonesia darurat narkoba, maka kami sudah menyurati Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Keuskupan Amboina," kata Kepala BNN Maluku Benny Pattiasina di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan, sesuai dengan target BNN secara nasional untuk merehabilitasi 100.000 orang pecandu narkoba pada 2015, BNN Maluku menyurati lembaga-lembaga keagamaan tersebut disertai dengan pengumuman disediakannya rehabilitasi gratis agar dibacakan di berbagai tempat ibadah.
Dengan begitu masyarakat bisa secara sukarela melaporkan keluarganya yang diketahui menggunakan narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di kantor BNN Maluku, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) dan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara).
"2015 adalah tahun penyelamatan korban narkotika, sangat dibutuhkan bantuan para pemuka agama untuk menginformasikan ke semua umat yang ada agar bisa secara sukarela melaporkan keluarga, kenalan, handai taulan dan sebagainya yang menggunakan narkoba atau dicurigai menggunakan narkoba untuk segera melapor ke IPWL," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada tingkat emergensi, karena saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga tertinggi di dunia dan nomor satu se-Asia, dengan jumlah pengguna sebanyak 4,2 juta orang.
Di Maluku, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan (PUSLITKES) Universitas Indonesia (UI) pada 2013, jumlah pengguna narkoba di wilayah itu sudah mencapai 19.000 orang dari 1,8 juta jiwa dan menempatkannya pada urutan ke-11 tertinggi se-Indonesia.
"Setiap harinya ada 50 orang mati karena narkoba, dan dalam satu tahun kurang lebih ada 15.000 orang Indonesia mati akibat dari peredaran narkoba," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Indonesia darurat narkoba, maka kami sudah menyurati Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Keuskupan Amboina," kata Kepala BNN Maluku Benny Pattiasina di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan, sesuai dengan target BNN secara nasional untuk merehabilitasi 100.000 orang pecandu narkoba pada 2015, BNN Maluku menyurati lembaga-lembaga keagamaan tersebut disertai dengan pengumuman disediakannya rehabilitasi gratis agar dibacakan di berbagai tempat ibadah.
Dengan begitu masyarakat bisa secara sukarela melaporkan keluarganya yang diketahui menggunakan narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di kantor BNN Maluku, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) dan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara).
"2015 adalah tahun penyelamatan korban narkotika, sangat dibutuhkan bantuan para pemuka agama untuk menginformasikan ke semua umat yang ada agar bisa secara sukarela melaporkan keluarga, kenalan, handai taulan dan sebagainya yang menggunakan narkoba atau dicurigai menggunakan narkoba untuk segera melapor ke IPWL," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada tingkat emergensi, karena saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga tertinggi di dunia dan nomor satu se-Asia, dengan jumlah pengguna sebanyak 4,2 juta orang.
Di Maluku, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan (PUSLITKES) Universitas Indonesia (UI) pada 2013, jumlah pengguna narkoba di wilayah itu sudah mencapai 19.000 orang dari 1,8 juta jiwa dan menempatkannya pada urutan ke-11 tertinggi se-Indonesia.
"Setiap harinya ada 50 orang mati karena narkoba, dan dalam satu tahun kurang lebih ada 15.000 orang Indonesia mati akibat dari peredaran narkoba," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015