Ambon (Antara Maluku) - Direktur Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B) Ambon, Madina Masyur mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh mengharapkan bantuan dukungan dana dari lembaga-lembaga asing untuk mengatasi masalah penanggulangan HIV/AIDS di wilayah ini.
"Selama ini kita terkesan masih mengharapkan bantuan dana dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, seperti Global Fund misalnya, tahun ini program penanggulangan HIV/AIDS yang mereka lakukan di Indonesia berakhir, seharusnya Pemda sudah mulai mengantisipasinya dengan menyediakan anggaran sendiri," katanya di Ambon, Sabtu.
Dia mengatakan, upaya Pemda Maluku terhadap epidemi HIV/AIDS sudah cukup baik dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, namun itu juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran untuk mengefektifkan proses kerja yang dilakukan di tingkat Dinas Kesehatan, rumah sakit-rumah sakit maupun LSM-LSM terkait.
"Sangat naif kalau hanya perda tetapi tidak ada anggaran karena berbicara mengenai program HIV/AIDS, kita tidak bisa menghentikannya tetapi minimal mengurangi atau mencegah adanya infeksi baru, termasuk juga memitigasi dampak yang terjadi," katanya.
Lebih lanjut Madina mengatakan, dalam proses penanggulangan epidemi HIV/AIDS, tidak hanya pemerintah maupun LSM-LSM terkait yang bekerja tetapi masyarakat sipil juga harus aktif dilibatkan, salah satunya dengan diberi penguatan untuk tidak mendiskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
Dengan semakin terbukanya pemikiran masyarakat terhadap dampak epidemi HIV/AIDS, maka dengan sendirinya akan membantu para pengidap untuk hidup lebih berkualitas, terbuka dengan kondisinya dan berupaya untuk mendapatkan layanan pengobatan dan terapi Anti Retroviral Virus (ARV).
"Semua peran kerja harus dibagi, pemerintah dari segi kebijakan, dinas kesehatan, masyarakat sipil juga harus bekerja, semua harus bekerja sesuai perannya masing-masing, sehingga ini bisa tertangani dengan baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Selama ini kita terkesan masih mengharapkan bantuan dana dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, seperti Global Fund misalnya, tahun ini program penanggulangan HIV/AIDS yang mereka lakukan di Indonesia berakhir, seharusnya Pemda sudah mulai mengantisipasinya dengan menyediakan anggaran sendiri," katanya di Ambon, Sabtu.
Dia mengatakan, upaya Pemda Maluku terhadap epidemi HIV/AIDS sudah cukup baik dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, namun itu juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran untuk mengefektifkan proses kerja yang dilakukan di tingkat Dinas Kesehatan, rumah sakit-rumah sakit maupun LSM-LSM terkait.
"Sangat naif kalau hanya perda tetapi tidak ada anggaran karena berbicara mengenai program HIV/AIDS, kita tidak bisa menghentikannya tetapi minimal mengurangi atau mencegah adanya infeksi baru, termasuk juga memitigasi dampak yang terjadi," katanya.
Lebih lanjut Madina mengatakan, dalam proses penanggulangan epidemi HIV/AIDS, tidak hanya pemerintah maupun LSM-LSM terkait yang bekerja tetapi masyarakat sipil juga harus aktif dilibatkan, salah satunya dengan diberi penguatan untuk tidak mendiskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
Dengan semakin terbukanya pemikiran masyarakat terhadap dampak epidemi HIV/AIDS, maka dengan sendirinya akan membantu para pengidap untuk hidup lebih berkualitas, terbuka dengan kondisinya dan berupaya untuk mendapatkan layanan pengobatan dan terapi Anti Retroviral Virus (ARV).
"Semua peran kerja harus dibagi, pemerintah dari segi kebijakan, dinas kesehatan, masyarakat sipil juga harus bekerja, semua harus bekerja sesuai perannya masing-masing, sehingga ini bisa tertangani dengan baik," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015