Ternate (Antara Maluku) - Kalangan legislator di DPRD Maluku Utara meminta kepada pemerintah kabupaten/kota setempat untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai distributor beras di daerah itu.

"Semua kabupaten/kota di provinsi ini memiliki BUMD dan saya pikir kalau BUMD itu dimanfaatkan jadi distributor beras akan memberi banyak manfaat bagi daerah dan masyarakat setempat," kata legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara (Malut) Edi Langkara di Ternate, Jumat.

Manfaat jika BUMD jadi distributor beras di antaranya bisa menjadi stabilitas pasokan beras di pasaran kalau agen dan pedagang beras di daerah setempat menimbun beras untuk mendorong naiknya harga, seperti yang terjadi saat ini.

Menurut dia, agen dan pedagang beras di Malut selama ini sering memanfaatkan momentum tertentu untuk menaikan harga dengan cara menahan stok di gudang, misalnya saat menjelang hari raya keagamaan atau ada bencana banjir di sentra produksi beras.

Tetapi kalau BUMD di suatu kabupaten/kota jadi distributor beras maka hal seperti itu bisa dicegah karena BUMD bisa setiap saat mendistribusikan beras ke pasar, terutama jika ada gejala agen dan pedagang beras sengaja menimbun stok.

Edi Langkara mengatakan, BUMD juga bisa difungsikan menjadi penampung beras petani saat panen raya dengan cara membeli beras sesuai harga standar, sehingga bisa mencegah munculnya pedagang beras yang biasanya sengaja mempermainkan harga beras saat panen raya.

Peran BUMD seperti itu juga bisa diterapkan untuk komoditas unggulan lainnya di Malut, seperti kopra, pala dan cengkih yang selama ini sering harganya jatuh saat panen raya akibat permainan para pedagang.

Ia mengatakan, pemkab/pemkot tentu tidak sulit untuk menjadikan BUMD seperti itu, karena hanya membutuhkan kebijakan berupa pemberian modal kepada BUMD serta regulasi yang mengatur operasionalnya.

Pewarta: La Ode Aminuddin

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015