Legislator minta Pemprov Maluku evaluasi kinerja BUMD

Ambon (ANTARA) - Kalangan legislator meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Maluku mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah(BUMD),  baik manajemen maupun permodalannya.

"Harus ada evaluasi kinerja dan manajemen maupun dari sisi permodalan serta kebijakan pemerintah daerah untuk memberdayakan setiap BUMD yang ada saat ini," kata anggota F-PKS DPRD Maluku, Rostina di Ambon, Kamis.

Menurut dia, langkah untuk melakukan evaluasi ini sangat strategis agar ke depannya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi penguatan pendapatan daerah.

Salah satu rekomendasi penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang perlu disikapi serius oleh pemprov Maluku adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. Banda Permai.

Kemudian perlu dilakukan evaluasi terhadap jajaran kepengurusan PT. Banda Permai, sehingga apa yang menjadi rekomendasi BPK ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

Dengan adanya penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian adalah dua sisi mata uang dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat terhadap setumpuk harapan mereka kepada kita karena keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga tentunya upaya maksimal serta membutuhkan niat dan komitmen agar opini WTP di tahun-tahun mendatang dapat diraih kembali," tandasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta gubernur memberikan perhatian terhadap sejumlah catatan dari hasil pemeriksaan BPK RI seperti penataan aset dalam rangka meningkatkan PAD.

Cara ini dilakukan lewat berbagai upaya seperti inventarisasi dan dokumentasi aset, legalisasi aset, serta pemanfaatan dan pengamanan aset.