Ambon (ANTARA) - Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku menyarankan pengelolaan 140 Rumah Toko (Ruko) di kompleks Pasar Mardika Ambon sebaiknya ditangani Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
"Sebagai BUMD milik pemprov, Panca Karya bisa dijadikan Holding atau sejenisnya untuk bisa melakukan pengelolaan," kata anggota Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku Hatta Hehanussa dalam rapat kerja pansus dengan pemprov di Ambon, Selasa.
Pelibatan BUMD dalam pengelolaan Ruko Mardika bertujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi, dan di sisi lainnya tidak memberatkan para pengusaha yang menempati ruko dengan berbagai pungutan yang memberatkan.
Menurut dia, tidak perlu memikirkan dan melibatkan perusahaan lain dalam mengelola Ruko Mardika yang lebih menguntungkan pribadi orang lalu melupakan pedagang dan kontribusi bagi daerah.
Ketua Pansus Pasar Mardika Richard Rahakbauw mengatakan, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerja sama yang ditetapkan dalam SK Gubernur Maluku nomor 537 tahun 2022 tidak ada dalam website pemerintah provinsi.
Karena itu dipertanyakan surat keputusan tersebut, sebab merupakan dasar dilakukan kerja sama pemprov dengan PT BPT berkaitan dengan pemanfaatan 140 Ruko di Mardika.
"Apakah 140 ruko yang diperjanjikan dalam kerja sama ini di dalamnya termasuk 55 ruko yang sudah memiliki SHGB karena di sana ada 260 ruko lalu sisanya di mana, sebab ini aset daerah yang dikelola PT BPT selama 30 tahun," ucap Richard.
Pansus juga mempertanyakan dasar perhitungan tim appraisal dari pemprov terhadap kontribusi setiap tahun oleh PT BPT terhadap perjanjian kerja sama dengan pemerintah provinsi Nomor 21 tahun 2022 tertanggal 13 Juli 2022.
"Karena pastinya gubernur membentuk tim appraisal yang tugasnya melakukan perhitungan, termasuk dasar pertimbangan tim auditor independen terhadap fee sebesar 5 persen ini seperti apa sehingga kemudian PT BPT melakukan pembayaran per tahun kepada pemprov," kata Richard.
