Ambon (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F - PKS) DPRD Maluku mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan BUMD di sektor minyak dan gas (migas).
"Intinya fraksi menyetujui raperda tentang Perseroda PT. Maluku Energi Abadi dan penyertaan modal Perseroda PT. Maluku Energi Abadi. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah," kata juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Rostina di Ambon, Selasa.
Sikap fraksi ini disampaikan Rostina saat membacakan kata akhir fraksi-fraksi dalam rapat gabungan Panitia Khusus Perseroda PT. Maluku Energi Abadi dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala.
"Sebagaimana dalam prinsip dasar pendirian suatu BUMD, haruslah memiliki alasan ekonomi, strategi, dan besaran anggaran, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tandasnya.
Selain itu, pengelolaan Perseroda PT. Maluku Energi Abadi harus dilakukan dengan memenuhi tata kelola yang baik, terutama dalam masalah pengaturan penyertaan modal, laba, dan kevalidan.
F- PKS juga berpendapat kalau berbagai potensi migas di Maluku harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan PAD.
"Makanya F-PKS meminta Pemprov Maluku agar tidak main-main dalam melakukan rekrutmen atau pun seleksi terhadap direksi dan komisaris, dengan penempatan SDM yang profesional di bidangnya pada Perseroda PT. Maluku Energi Abadi karena ini menjadi penting untuk dilaksanakan," ujar Rosnita.
Selain itu, perseroda yang akan dibentuk ini perlu memiliki misi kedepan yakni sebagai BUMD migas tingkat nasional, sebab dengan visi ini maka pemda bersama masyarakat Maluku akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Pengoperasian perusahaan migas di wilayah kerja Blok Masela harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan karena di sana ada beberapa kawasan hutan bakau yang strategis bagi warga sekitar namun lahannya akan digunakan oleh pihak perusahaan.
Namun hutan bakau ini tidak boleh ditebang, demi kelangsungan hidup biota laut serta stabilitas ekosistem pesisir.
"Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk dilaksanakan, karena berhubungan dengan kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat, yang sebagian besar sumber penghasilannya berasal dari laut," kata Rosita.
Kehadiran Perseroda PT. Maluku Energi Abadi dalam eksplorasi migas juga harus memberikan manfaat bagi wilayah di sekitarnya.
Belajar dari pengalaman, dalam berbagai kasus migas di beberapa daerah yang tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk di kawasan terdampak proyek, harus menjadi pelajaran penting agar pengembangan blok Masela di daerah bisa memberikan multi efek yang menguntungkan.
F- PKS juga meminta wilayah yang akan menjadi daerah eksplorasi migas perlu mendapatkan prioritas pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya.
F- PKS DPRD ingatkan Pemprov Maluku hati-hati dirikan BUMD sektor migas
Selasa, 3 November 2020 18:04 WIB
F-PKS DPRD Maluku mengingatkan pemerintah provinsi dalam membentuk BUMD khusus bidang migas harus lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian. (3/11) (daniel leonard)
