Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan pelabuhan penyeberangan tambahan di Provinsi Maluku.
“Kami tentu akan mengawal usulan penambahan pelabuhan penyeberangan ini. Dengan kehadiran Komisi V, nanti minggu depan di rapat pembahasan anggaran 2026 bisa kita suarakan untuk pemerintah pusat,” kata Anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Saadiah Uluputty, di Ambon, Jumat.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI, ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku, di Ambon.
Dalam kunjungan tersebut, DPR dan BPTD membahas sejumlah persoalan transportasi laut antarwilayah di Maluku, termasuk usulan lima pelabuhan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami mengevaluasi layanan lintas penyeberangan feri dan kapal perintis. Dari 60 usulan kapal perintis, yang beroperasi hanya sekitar 26. Ini menunjukkan ada persoalan pada operasional dan efektivitas subsidi,” ujar Saadiah.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi kapal feri yang dikelola oleh PD Pancakarya, yang sering mengalami kekosongan pelayaran akibat docking berkepanjangan sejak April 2025. Rute-rute penting seperti Waai-Kailolo, Namlea, hingga Tual terdampak langsung oleh masalah ini.
Tiga persoalan utama yang menjadi sorotan DPR adalah efektivitas subsidi, koordinasi lintas instansi, dan penyelesaian lahan pembangunan pelabuhan. Salah satu contoh, kata Saadiah, adalah pelabuhan di Leti-Amamoa (Kabupaten Maluku Barat Daya) yang sudah dibangun namun belum beroperasi karena persoalan lahan.
“Anggaran sudah ada, dermaga sudah dibangun, tapi kapal belum bisa beroperasi karena lahan belum tuntas. Ini menyebabkan pemborosan dan pelayanan publik yang mandek,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Maluku Hasan Bisri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan lima pelabuhan penyeberangan baru, yakni di Pelabuhan Penyeberangan Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat, Pelabuhan Penyeberangan Wakal Kabupaten Maluku Tengah, Pelabuhan Penyeberangan Kur, Tam, dan Langgiar Kota Tual.
“Pelabuhan Tam dan Langgiar kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak ada dermaga, masyarakat masih harus menyeberang dengan kapal kecil. Ini sangat mendesak,” jelasnya.
Menurutnya, pelabuhan Wakal dan Luhu sudah siap secara administrasi karena hibah lahan telah rampung. Namun pengusulan pembangunan pelabuhan lainnya masih terkendala efisiensi anggaran.
DPR RI berjanji akan mengawal alokasi anggaran untuk usulan pelabuhan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, demi meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi antarwilayah di Maluku.
