Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, rencana pelaksanaan rapat kerja atau musrenbang dengan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para bupati/wali kota di atas kapal lebih efektif.
"Kami sudah melakukan pengecekan ruang khusus di atas kapal yang bisa menampung lebih dari 100 orang dan harganya masih relatif murah bila dilakukan di tempat lain" kata Said Assagaff di Ambon, Sabtu.
Ia mengatakan, selain penyediaan ruang yang memadai, kesiapan ruang kamar dan makanan serta minumannya juga sudah tersedia, sehingga pemprov akan menyesuaikan penggunaan anggarannya yang dinilai lebih murah dan efisien.
Pemprov Maluku memilih tempat musrenbang di atas kapal Pelni ini terkait kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan rapat atau seminar yang dilakukan setiap pemerintah daerah berlangsung di hotel-hotel.
"Kita bisa melakukan rapat di atas kapal laut ketika berlayar dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Laut Banda, Makassar (Sulsel) atau lokasi lain yang strategis, dan semua kepala daerah maupun pimpinan SKPD diwajibkan hadir mengikutinya," kata Said Assagaff.
Sedangkan bagi kepala daerah yang sengaja tidak hadir mengikuti musrenbang di atas kapal akan dikenakan sanski berupa pemotongan atau pengurangan alokasi anggaran dari APBD provinsi.
Karena musrenbang ini akan membahas serta menentukan skala prioritas pembangunan di setiap daerah tingkat dua dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemprov.
"Kegiatan di atas kapal laut juga lebih efektif karena tidak ada peserta musrenbang yang akan meinggalkan lokasi" ujarnya.
Lain halnya kalau kegiatan di lakukan di gedung-gedung perkantoran, tetunya membuka peluang bagi para pejabat untuk meninggalkan lokasi sebelum kegiatannya berakhir.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami sudah melakukan pengecekan ruang khusus di atas kapal yang bisa menampung lebih dari 100 orang dan harganya masih relatif murah bila dilakukan di tempat lain" kata Said Assagaff di Ambon, Sabtu.
Ia mengatakan, selain penyediaan ruang yang memadai, kesiapan ruang kamar dan makanan serta minumannya juga sudah tersedia, sehingga pemprov akan menyesuaikan penggunaan anggarannya yang dinilai lebih murah dan efisien.
Pemprov Maluku memilih tempat musrenbang di atas kapal Pelni ini terkait kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan rapat atau seminar yang dilakukan setiap pemerintah daerah berlangsung di hotel-hotel.
"Kita bisa melakukan rapat di atas kapal laut ketika berlayar dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Laut Banda, Makassar (Sulsel) atau lokasi lain yang strategis, dan semua kepala daerah maupun pimpinan SKPD diwajibkan hadir mengikutinya," kata Said Assagaff.
Sedangkan bagi kepala daerah yang sengaja tidak hadir mengikuti musrenbang di atas kapal akan dikenakan sanski berupa pemotongan atau pengurangan alokasi anggaran dari APBD provinsi.
Karena musrenbang ini akan membahas serta menentukan skala prioritas pembangunan di setiap daerah tingkat dua dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemprov.
"Kegiatan di atas kapal laut juga lebih efektif karena tidak ada peserta musrenbang yang akan meinggalkan lokasi" ujarnya.
Lain halnya kalau kegiatan di lakukan di gedung-gedung perkantoran, tetunya membuka peluang bagi para pejabat untuk meninggalkan lokasi sebelum kegiatannya berakhir.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015