Menteri: Perekonomian Maluku masih tergantung sektor primer

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjadi pembicara utama pada Musrenbang provinsi Maluku tahun 2020, di Ambon, Selasa (9/4). Menteri menyatakan Maluku harus menyediakan kemudahan insentif bagi investor yang ingin berinvestasi sehingga tidak tergantung anggaran pemerintah. (Jimmy Ayal)

Ambon (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, masalah utama lambatnya pembangunan di Maluku dikarenakan perekonomiannya masih tergantung pada sektor primer dan administrasi pemerintah.

"Kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku," kata Bambang saat menjadi pembicara utama pada Musrenbang provinsi Maluku 2020 di Ambon, Selasa.

Besarnya kontribusi pemerintah di Maluku, menunjukkan masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, masih terbatasnya infrastruktur dasar dan konektivitas serta angka kemiskinan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan secara nasional.

Karena itu dia menyarankan beberapa alternatif yang dapat dilakukan Pemprov serta 11 kabupaten/kota di Maluku untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di Maluku, diantaranya pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur konektivitas antarwilayah yang memadai akan memudahkan mobilitasi orang dan barang maupun sektor jasa.

Selain itu, menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin berinvestasi di Maluku.

Sedangkan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya.

Menurut Menteri, hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan, organisasi perangkat daerah (OPD) di Maluku mengajukan 1.926 usulan.

"144 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas pada Rakortekrenbang dan serta 20,4 persen diantaranya disetujui kementerian/lembaga," ujarnya.

Sedangkan OPD 11 Kabupaten/Kota di Maluku mengajukan 1.972 usulan, dimana 109 usulan telah diverifikasi dan dibahas pada Rakortekrenbang, dan 10,1 persen diantaranya disetujui kementerian/lembaga.

Sejumlah proyek usulan daerah yang disetujui kementerian/lembaga diantaranya pengadaan 314 unit traktor roda dua, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 500 hektare, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana.

Selain itu, wirausaha baru yang didukung pemberian modal awal, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan Pulau Terluar di Pulau Nura, Kecamatan Pulau Masela Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

"Begitu juga Sistem Pengolahan Air Limbah kawasan Kota Namlea serta 3.889 Keluarga penerima manfaat (KPM) keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat melalui program keluarga harapan (PKH)," tambah Bambang.