Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan capaian selama lima tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2025.
“Musrenbang kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana musrenbang tahun ini merupakan wadah untuk merumuskan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun ke depan bersamaan dengan rencana pembangunan tahun 2025 yang akan datang,” katanya di Ambon, Rabu.
Menurut Gubernur Murad, di penghujung pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 pada pembangunan jangka menengah periode 2019-2024, terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan walaupun dihadapkan dengan berbagai krisis.
Pertama, krisis gempa bumi di akhir 2019, dan COVID-19 di tahun 2020-2021, namun Maluku tidak terlalu terpengaruh dengan hal tersebut.
Pertumbuhan pembangunan, kata Gubernur Murad, dimulai dari pertumbuhan ekonomi dari konsumsi minus 0.91 tahun 2020 meningkat 5,21 persen di tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka dari 7,57 persen tahun 2020 menurun menjadi 6,31 persen pada 2023, tingkat kemiskinan dari 17,44 persen pada Maret 2020 menurun menjadi 16,42 persen pada Maret 2023.
“Penduduk miskin ekstrem 4,48 persen pada 2021 menjadi 2,59 persen pada 2023, Inflasi yoy Maluku bulan Maret 2024 berada di 2,75 persen lebih rendah dari nasional yaitu 3,05 persen, Indeks pembangunan manusia tahun 2020 pada angka 69,49 poin meningkat menjadi 72,75 poin pada 2023 dengan kategori tinggi,” kata Gubernur Menjelaskan.
Tak hanya itu kata dia selama masa kepemimpinannya, prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 26,1 persen jauh lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 30,38 persen serta pencapaian predikat WTP empat kali berturut-turut 2019-2020-2021 dan 2022.
“Semoga di tahun 2023 akan meraih predikat WTP, jadi 5 tahun berturut-turut mendapat predikat WTP,” tutur Gubernur Murad.
Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Narasumber dari Bappenas dan Kemendagri, Bupati Walikota se-Maluku, Pengurus TP-PKK Provinsi Maluk, serta Pimpinan Lembaga Vertikal Lingkup Provinsi Maluku.
