Ternate (Antara Maluku) - Anggota DPD-RI memanfaatkan kunjungan kerjanya di Maluku Utara (Malut), untuk mensosialisasikan program Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp20 triliun lebih bagi 74 ribu desa lebih yang pembagiannya rata-rata sebesar Rp279 juta.
Wakil Ketua Komite I DPD-RI, Benny Ramdani di Ternate, Sabtu, mengatakan, sosialisasi ADD itu apakah daerah telah siap, baik dari soal tata kelola anggaran maupun penguatan terhadap aparatur desa.
"Dengan harapan agar mereka mempunyai pengetahuan tentang tata kelola anggaran, sebab jika tidak tentunya bisa berkonsekuensi hukum jika penataannya tidak dikelola secara baik.
Ditambahkannya, alokasi anggaran setiap desa dari Rp20 triliun yang pembagian hanya sebesar 279 juta setiap desa tersebut, tentunya diharapkan menjadi modal awal untuk membangun daerah melalui desa. Meski demikian menurut dia dari total anggaran Rp279 juta yang diperuntukan bagi setiap desa tersebut masih dinilai terlalu kecil," katanya.
Ia mengatakan, Wilayah Timur Indonesia perlu ada skala prioritas oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengingat keberadaan wilayah Timur Indonesia sampai saat ini terkesan kurang ada perhatian serius pemerintah.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut difokuskan ditiga wilayah diantaranya Lampung, Jawa Timur serta Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halbar, terkait dengan implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dia menjelaskan, implementasi aturan tersebut, sangat penting untuk dilakukan oleh pihaknya, sehingga dengan melakukan pengawasan di lapangan, tentunya diharapkan dapat diketahui secara persis menyangkut dengan harapan-harapan di daerah termasuk desa yang nantinya menjadi landasan untuk diperjuangkan oleh DPD RI.
Sementara wilayah Indonesia Timur memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA) misalnya pertambangan yang hingga saat ini dirampok oleh negara luar.
Selain itu, Pemerintah Pusat sudah harus menebus dosa-dosa dengan mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk wilayah timur dalam ploting anggaran setiap tahun. Dan hal ini juga tentunya akan diperjuangkan oleh DPD RI ke depan.
"Soal anggaran ke wilayah timur yang harus dilihat melalui kacamata batin. Setiap tahun harus ada anggaran sebesar-besarnya dari pusat. Bila perlu ada kebijakan moratorium Barat kalau mau melihat wilayah timur maju," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Wakil Ketua Komite I DPD-RI, Benny Ramdani di Ternate, Sabtu, mengatakan, sosialisasi ADD itu apakah daerah telah siap, baik dari soal tata kelola anggaran maupun penguatan terhadap aparatur desa.
"Dengan harapan agar mereka mempunyai pengetahuan tentang tata kelola anggaran, sebab jika tidak tentunya bisa berkonsekuensi hukum jika penataannya tidak dikelola secara baik.
Ditambahkannya, alokasi anggaran setiap desa dari Rp20 triliun yang pembagian hanya sebesar 279 juta setiap desa tersebut, tentunya diharapkan menjadi modal awal untuk membangun daerah melalui desa. Meski demikian menurut dia dari total anggaran Rp279 juta yang diperuntukan bagi setiap desa tersebut masih dinilai terlalu kecil," katanya.
Ia mengatakan, Wilayah Timur Indonesia perlu ada skala prioritas oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengingat keberadaan wilayah Timur Indonesia sampai saat ini terkesan kurang ada perhatian serius pemerintah.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut difokuskan ditiga wilayah diantaranya Lampung, Jawa Timur serta Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halbar, terkait dengan implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dia menjelaskan, implementasi aturan tersebut, sangat penting untuk dilakukan oleh pihaknya, sehingga dengan melakukan pengawasan di lapangan, tentunya diharapkan dapat diketahui secara persis menyangkut dengan harapan-harapan di daerah termasuk desa yang nantinya menjadi landasan untuk diperjuangkan oleh DPD RI.
Sementara wilayah Indonesia Timur memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA) misalnya pertambangan yang hingga saat ini dirampok oleh negara luar.
Selain itu, Pemerintah Pusat sudah harus menebus dosa-dosa dengan mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk wilayah timur dalam ploting anggaran setiap tahun. Dan hal ini juga tentunya akan diperjuangkan oleh DPD RI ke depan.
"Soal anggaran ke wilayah timur yang harus dilihat melalui kacamata batin. Setiap tahun harus ada anggaran sebesar-besarnya dari pusat. Bila perlu ada kebijakan moratorium Barat kalau mau melihat wilayah timur maju," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015