Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan kebijakan fiskal pemerintah pusat menjadi instrumen penting dalam pembangunan perekonomian daerah.
"Kebijakan pembangunan 2015 diarahkan pada upaya meningkatkan daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Gubernur Said pada pembukaan Seminar Kajian Fiskal, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, perkembangan industri berbasis komoditi unggulan daerah meliputi sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, pertambangan migas serta inovasi dan teknologi.
Karena itu, seminar yang digelar ini sangat penting dan relevan di tengah upaya pemerintah Provinsi Maluku meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang tersedia.
"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan atas diselenggarakannya seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi daerah dengan tema Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Melalui Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan Untuk Kesejahteraan Rakyat Maluku," katanya.
Ia menjelaskan Maluku merupaka provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.340 buah pulau dengan panjang garis pantai 10.662 kilo meter tersebar pada wilayah seluas 712.479 kilo meter persegi dan terdiri dari wilayah daratan 7,6 persen dan wilayah laut 92,4 persen.
Sebagai daerah berciri kepulauan, sudah tentu memberikan konsekuensi logis terhadap berbagai macam tantangan pembangunan daerah.
"Tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya aksesibilitas antara pulau, tingginya disparitas antarwilayah, penyebaran penduduk yang tidak merata, masih terdapat beberapa kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi," ujar Gubernur Said.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-201,"
"Visi Pembangunan Maluku Tahun 2014-2019 yakni, "Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan," katanya.
Karena itu, kebijakan pembangunan tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi antara lain melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan industri berbasis komoditi unggulan daerah yang meliputi sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, pertambangan migas serta inovasi dan teknologi.
Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sesuai dengan ciri dan karakter geografis Maluku sebagai Provinsi Kepulauan.
"Provinsi Maluku dari aspek geografis dan dinamika wilayah, memiliki keunggulan karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik, kawasan Australia dan kawasan Oceania," jelas Gubernur Said.
Karena itu, sejalan dengan upaya pemerintah saat ini untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Provinsi Maluku secara geografis, geo-politik, maupun geo-ekonomi dapat dijadikan sebagai Poros Maritim Indonesia.
"Sebagai provinsi berbasis maritim, Provinsi Maluku harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," katanya,
Lebih lanjut, Gubernur Said mengatakan kebijakan fiskal dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, terwujudnya pendistribusian dan pemerataan pendapatan serta mencegah pengangguran dan menstabilkan harga.
Kondisi ekonomi makro Maluku dari waktu ke waktu terus menunjukkan perbaikan meskipun masih fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2013 sebesar 5,26 persen meningkat menjadi 6,70 persen tahun 2014 dimana lebih tinggi dari rata-rata nasional sebasar 5,20 persen.
Selanjutnya secara struktur ekonomi, konstribusi pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku didomonasi oleh tiga sektor antara yakni sektor perdagangan hotel dan restoran 29,70 persen, sektor pertanian 27,56 persen dan sektor jasa sebesar 20,82 persen.
"Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya kapasitas fiskal keuangan. Maka upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui perjuangan Provinsi Kepulauan bersama tujuh provinsi lainnya telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Gubernur Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kebijakan pembangunan 2015 diarahkan pada upaya meningkatkan daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Gubernur Said pada pembukaan Seminar Kajian Fiskal, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, perkembangan industri berbasis komoditi unggulan daerah meliputi sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, pertambangan migas serta inovasi dan teknologi.
Karena itu, seminar yang digelar ini sangat penting dan relevan di tengah upaya pemerintah Provinsi Maluku meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang tersedia.
"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan atas diselenggarakannya seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi daerah dengan tema Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Melalui Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan Untuk Kesejahteraan Rakyat Maluku," katanya.
Ia menjelaskan Maluku merupaka provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.340 buah pulau dengan panjang garis pantai 10.662 kilo meter tersebar pada wilayah seluas 712.479 kilo meter persegi dan terdiri dari wilayah daratan 7,6 persen dan wilayah laut 92,4 persen.
Sebagai daerah berciri kepulauan, sudah tentu memberikan konsekuensi logis terhadap berbagai macam tantangan pembangunan daerah.
"Tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya aksesibilitas antara pulau, tingginya disparitas antarwilayah, penyebaran penduduk yang tidak merata, masih terdapat beberapa kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi," ujar Gubernur Said.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-201,"
"Visi Pembangunan Maluku Tahun 2014-2019 yakni, "Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan," katanya.
Karena itu, kebijakan pembangunan tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi antara lain melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan industri berbasis komoditi unggulan daerah yang meliputi sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, pertambangan migas serta inovasi dan teknologi.
Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sesuai dengan ciri dan karakter geografis Maluku sebagai Provinsi Kepulauan.
"Provinsi Maluku dari aspek geografis dan dinamika wilayah, memiliki keunggulan karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik, kawasan Australia dan kawasan Oceania," jelas Gubernur Said.
Karena itu, sejalan dengan upaya pemerintah saat ini untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Provinsi Maluku secara geografis, geo-politik, maupun geo-ekonomi dapat dijadikan sebagai Poros Maritim Indonesia.
"Sebagai provinsi berbasis maritim, Provinsi Maluku harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," katanya,
Lebih lanjut, Gubernur Said mengatakan kebijakan fiskal dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, terwujudnya pendistribusian dan pemerataan pendapatan serta mencegah pengangguran dan menstabilkan harga.
Kondisi ekonomi makro Maluku dari waktu ke waktu terus menunjukkan perbaikan meskipun masih fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2013 sebesar 5,26 persen meningkat menjadi 6,70 persen tahun 2014 dimana lebih tinggi dari rata-rata nasional sebasar 5,20 persen.
Selanjutnya secara struktur ekonomi, konstribusi pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku didomonasi oleh tiga sektor antara yakni sektor perdagangan hotel dan restoran 29,70 persen, sektor pertanian 27,56 persen dan sektor jasa sebesar 20,82 persen.
"Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya kapasitas fiskal keuangan. Maka upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui perjuangan Provinsi Kepulauan bersama tujuh provinsi lainnya telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Gubernur Said.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015