Ternate (Antara Maluku) - Pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad mengatakan penyelesaian masalah Golkar dan PPP terkait adanya kepengurusan ganda di kedua parpol itu harus dipercepat, agar tidak memicu konflik pada pelaksanaan pilkada.
"Kalau Golkar dan PPP tidak bisa mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak Desember nanti karena masalah dualisme kepengurusan belum selesai, sangat berpotensi memicu terjadinya konflik terutama di daerah yang kedua parpol itu memiliki basis pendukung yang besar," katanya di Ternate, Rabu.
Menurut dia, untuk mempercepat penyelesaian masalah dualisme kepengurusan Golkar dan PPP di antaranya mendorong pengadilan yang tengah menangani kasus hukum kedua parpol itu untuk segera mengeluarkan putusan final, minimal sebelum jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Cara lainnya yang bisa dilakukan mempercepat penyelesaian masalah kedua parpol yang ada sejak Orde baru itu, Nurdin Muhammad, adalah mendorong kedua pengurus di masing-masing parpol untuk islah, namun cara ini agak sulit dilakukan karena masalahnya sudah sampai ke jalur hukum.
Ia mengatakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu, harus bijak menyikapi permasalahan Golkar dan PPP karena kedua parpol itu merupakan parpol besar, bahkan khusus Golkar yang merupakan pemenang kedua pemilu legislatif 2014 memiliki kursi cukup besar di legislatif, baik di pusat maupun daerah.
"Kalau Golkar tidak ambil bagian pada pilkada serentak nanti partai ini bisa menggunakan posisinya di legislatif untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi muaranya akan menciptakan instabilitas politik, begitu pula para kader dan pendukungnya akan melakukan langkah serupa," katanya.
Menurut dia, kalau sampai terjadi seperti itu maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat, karena pemerintah pusat dan daerah, termasuk legislatif tidak akan fokus melaksanakan kegiatan pembangunan.
Nurdin Muhammad menambahkan, pemerintah harus berperan aktif untuk mendorong penyelesaian masalah Golkar dan PPP, dan bukan justru sebaliknya melakukan tindakan kontraproduktif, begitu pula para elit dari kedua parpol itu harus berjiwa besar untuk mengakhiri perseteruan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kalau Golkar dan PPP tidak bisa mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak Desember nanti karena masalah dualisme kepengurusan belum selesai, sangat berpotensi memicu terjadinya konflik terutama di daerah yang kedua parpol itu memiliki basis pendukung yang besar," katanya di Ternate, Rabu.
Menurut dia, untuk mempercepat penyelesaian masalah dualisme kepengurusan Golkar dan PPP di antaranya mendorong pengadilan yang tengah menangani kasus hukum kedua parpol itu untuk segera mengeluarkan putusan final, minimal sebelum jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Cara lainnya yang bisa dilakukan mempercepat penyelesaian masalah kedua parpol yang ada sejak Orde baru itu, Nurdin Muhammad, adalah mendorong kedua pengurus di masing-masing parpol untuk islah, namun cara ini agak sulit dilakukan karena masalahnya sudah sampai ke jalur hukum.
Ia mengatakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu, harus bijak menyikapi permasalahan Golkar dan PPP karena kedua parpol itu merupakan parpol besar, bahkan khusus Golkar yang merupakan pemenang kedua pemilu legislatif 2014 memiliki kursi cukup besar di legislatif, baik di pusat maupun daerah.
"Kalau Golkar tidak ambil bagian pada pilkada serentak nanti partai ini bisa menggunakan posisinya di legislatif untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi muaranya akan menciptakan instabilitas politik, begitu pula para kader dan pendukungnya akan melakukan langkah serupa," katanya.
Menurut dia, kalau sampai terjadi seperti itu maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat, karena pemerintah pusat dan daerah, termasuk legislatif tidak akan fokus melaksanakan kegiatan pembangunan.
Nurdin Muhammad menambahkan, pemerintah harus berperan aktif untuk mendorong penyelesaian masalah Golkar dan PPP, dan bukan justru sebaliknya melakukan tindakan kontraproduktif, begitu pula para elit dari kedua parpol itu harus berjiwa besar untuk mengakhiri perseteruan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015