Presiden: KPK Harus Jadi Lembaga Berwibawa

Jakarta (Antara Maluku) - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi sekaligus menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi lembaga yang berwibawa.

"KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa. Yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih," kata Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis pagi, sebelum bertolak menuju Jawa Timur.

Menurut Presiden selain berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, KPK juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi.

"Saya menaruh harapan besar kepada Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat dan harus saling bersinergi," kata Kepala Negara.

Presiden juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Joko Widodo.

Ditambahkannya, "Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi."

Pemerintah, kata Presiden, membentuk panitia seleksi komisioner KPK yang diisi oleh ahli hukum dan ahli ekonomi.

"Panitia harus berkompeten dan berintegritas," katanya.

Pansel KPK terdiri dari Destry Damayanti,M.Sc ekonom, dan Chief Economist Bank Mandiri sebagai ketua Pansel, Dr.Enny Nurbaningsih,SH, ahli hukum, Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr Herkristuti Harkrisnowo,SH, LL.M, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham.

Ir. Betti Alisjahbana, MBA, ahli Teknologi Informasi dan Ketua Majelis Wali Amanat ITB.

Selanjutnya, Dr Yenti Garnasih, SH, MH, ahli hukum Dosen Universitas Trisakti, Supra Wimbarti, M.Ss, Ph.D, psikolog dan Dekan Universitas Psikologi UGM, Natalia Subagyo, M.Sc, ahli tata kelola pemerintahan, Dr. Diani Sadiawati, SH, LL.M, ahli hukum, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas, dan Meuthia Ganie Rochman, Ph.D, sosilog, dosen FISIP Universitas Indonesia.