Ambon (Antara Maluku) - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Suli-Tulehu berkapasitas 2x10 MW di Kecamatan Salahutu, Maluku terkendala permasalahan tanah warga.
"Pembangunan PLTP, transmisi dan jalan masuk terkendala permasalahan tanah warga di Pulau Ambon, yang sebelumnya telah diselesaikan PLN pada April 2015," kata Penanggung Jawab Proyek Pembangunan PLTP Suli-Tulehu PLN Unit Induk Pembangunan XIV, Tri Hariyanto, di Ambon, Jumat.
Menurut dia, masalah pembebasan lahan telah diselesaikan setiap desa atau negeri di Ambon yakni negeri Passo, Halong kecamatan Baguala dan Soya kecamatan Sirimau, tetapi kemudian timbul masalah warga dari warga negeri Batu Merah, sehingga kendala pembangunan jadi terhambat.
Kurang lebih dua bulan pekerjaan terhenti yakni pembangunan transmisi yang akan menyalurkan daya listrik dari Waai maupun Tulehu ke kota Ambon.
"Kami berhap perhatian seluruh warga untuk tidak memikirkan kepentingan sendiri,tetapi demi kebersamaan Ambon khususnya kepentingan umum, karena kelistrikan sangat penting," katanya.
Pihaknya, kata Tri, menargetkan September 2015 pembangunan jalan masuk menuju PLTP rampung, tetapi sejak pembayaran ganti rugi tanah pada April terkendala pembangunannya.
"Kami berharap jika ada kendala masalah internal keluarga terkait pembagian hasil pembebasan ganti rugi masih dipermasalahkan, silahkan dibicarakan sendiri dan tidak perlu menghambat pembangunan listrik," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyurati Wali Kota Ambon serta Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melakukan pengamanan.
"Untuk pengamanan dari pihak Polres sudah siap hanya menunggu perintah, saat ini kami masih menunggu surat ijin dari Wali Kota, kami berharap pemerintah bisa membantu PLN untuk mengatasi sengketa lahan ," kata Tri.
Diakuinya, pemerintah semestinya membantu PLN menyediakan sarana pembangunan jika tidak maka akan tertinggal dengan provinsi Maluku Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kelistrikan.
PLN lanjutnya ditunjuk pemerintah melakukan pembanguann listrik, tetapi semuanya butuh dukunga Pemprov, Pemkot dan Pemkab, karena tanpa dukungan pemerintah sepertinya pembanguan tidak bisa selesai sesuai target yang ditetapkan.
"Kami meminta bantuan Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon untuk membantu kami mengatasi masalah lahan terutama untuk pembangunan kelistrikan di Maluku, sehingga dapat petumbuhan ekonomi," tandasnya.
Tri menyatakan, tenaga listrik yang dihasilkan PLTP Tulehu akan menjadi penopang beban dasar listrik di Kota Ambon dan sekitarnya.
"Adapun saat ini beban puncak sistem Ambon mencapai 50 MW, dengan daya mampu pembangkit sekitar 56 MW, sedangkan pertumbuhan permintaan listrik di Ambon rata-rata 12 persen per tahun," ujarnya.
Ditambahkannya, pembangunan PLTP Suli Tulehu merupakan yang pertama untuk kawasan Maluku dan Papua setelah sebelumnya dilakukan di Sulawesi Utara.
"Kami targetkan akhir tahun 2018, pembangunan PLTP rampung sehingga pasokan listrik di Maluku khususnya Pulau Ambon dapat tercukupi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pembangunan PLTP, transmisi dan jalan masuk terkendala permasalahan tanah warga di Pulau Ambon, yang sebelumnya telah diselesaikan PLN pada April 2015," kata Penanggung Jawab Proyek Pembangunan PLTP Suli-Tulehu PLN Unit Induk Pembangunan XIV, Tri Hariyanto, di Ambon, Jumat.
Menurut dia, masalah pembebasan lahan telah diselesaikan setiap desa atau negeri di Ambon yakni negeri Passo, Halong kecamatan Baguala dan Soya kecamatan Sirimau, tetapi kemudian timbul masalah warga dari warga negeri Batu Merah, sehingga kendala pembangunan jadi terhambat.
Kurang lebih dua bulan pekerjaan terhenti yakni pembangunan transmisi yang akan menyalurkan daya listrik dari Waai maupun Tulehu ke kota Ambon.
"Kami berhap perhatian seluruh warga untuk tidak memikirkan kepentingan sendiri,tetapi demi kebersamaan Ambon khususnya kepentingan umum, karena kelistrikan sangat penting," katanya.
Pihaknya, kata Tri, menargetkan September 2015 pembangunan jalan masuk menuju PLTP rampung, tetapi sejak pembayaran ganti rugi tanah pada April terkendala pembangunannya.
"Kami berharap jika ada kendala masalah internal keluarga terkait pembagian hasil pembebasan ganti rugi masih dipermasalahkan, silahkan dibicarakan sendiri dan tidak perlu menghambat pembangunan listrik," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyurati Wali Kota Ambon serta Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melakukan pengamanan.
"Untuk pengamanan dari pihak Polres sudah siap hanya menunggu perintah, saat ini kami masih menunggu surat ijin dari Wali Kota, kami berharap pemerintah bisa membantu PLN untuk mengatasi sengketa lahan ," kata Tri.
Diakuinya, pemerintah semestinya membantu PLN menyediakan sarana pembangunan jika tidak maka akan tertinggal dengan provinsi Maluku Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kelistrikan.
PLN lanjutnya ditunjuk pemerintah melakukan pembanguann listrik, tetapi semuanya butuh dukunga Pemprov, Pemkot dan Pemkab, karena tanpa dukungan pemerintah sepertinya pembanguan tidak bisa selesai sesuai target yang ditetapkan.
"Kami meminta bantuan Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon untuk membantu kami mengatasi masalah lahan terutama untuk pembangunan kelistrikan di Maluku, sehingga dapat petumbuhan ekonomi," tandasnya.
Tri menyatakan, tenaga listrik yang dihasilkan PLTP Tulehu akan menjadi penopang beban dasar listrik di Kota Ambon dan sekitarnya.
"Adapun saat ini beban puncak sistem Ambon mencapai 50 MW, dengan daya mampu pembangkit sekitar 56 MW, sedangkan pertumbuhan permintaan listrik di Ambon rata-rata 12 persen per tahun," ujarnya.
Ditambahkannya, pembangunan PLTP Suli Tulehu merupakan yang pertama untuk kawasan Maluku dan Papua setelah sebelumnya dilakukan di Sulawesi Utara.
"Kami targetkan akhir tahun 2018, pembangunan PLTP rampung sehingga pasokan listrik di Maluku khususnya Pulau Ambon dapat tercukupi," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015