Ternate (Antara Maluku) - Kejaksaan Tinggi Maluku Utara masih menunggu keterangan ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pembelian kapal KM Pari melalui dana APBD Pemprov Malut senilai Rp11,5 miliar.
"Kasus dugaan penggelembungan pembelian kapal KM Pari terus berlanjut dan masih menunggu keterangan ahli dan pemeriksaan para saksi lainnya," kata Kejati Malut, Agus Sutoto di Ternate, Sabtu.
Bahkan, pihak Kejati Malut yang diketuai Satgassus Asep Maryono telah berkoordinasi dengan pihak ITS untuk selaku ahli guna perolehan data penyelidikan kasus tersebut dan dalam waktu dekat hasilnya telah bisa diterima.
Agus Sutoto menyatakan, sesuai hasil pertemuan antara Asep Maryono dengan pihak ITS telah dilaporkan kepada dirinya, namun pihaknya masih menunggu hasil dari Ahli yang ditunjuk.
"Sampai saat ini, belum ada laporan yang disampaikan ke saya mengenai perkembangan dari hasil pemeriksaan saksi ahli dalam kasus korupsi pembelian kapal KM Pari oleh Pemprov Malut," katanya.
Untuk diketahui, pihak Kejati Malut dalam koordinasinya dengan Ahli dari ITS itu guna menyampaikan hasil pengumpulan data yang dilakukannya langsung di KM Pari yang kini telah berada di dasar laut belum lama ini.
Selain itu, untuk mengetahui fisik dan bentuk kapal, tim ahli dari ITS membutuhkan fisik kapal tersebut untuk memberikan pendapat mereka, dan karena itu Kejati melakukan penyelaman tersebut untuk pengambilan spesifikasi kapal guna kepentingan proses penyelidikan.
Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi ini, kejaksaan telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan Taufik Majid, mantan Kepala Satker LLASDP Halis Albar, Kepala Satker Ridwan Soleman, dan sejumlah saksi dari panitia Pengadaan dan Bendahara Satker.
Dalam prosesnya diketahui, sesuai dengan anggaran yang dikucurkan kementerian perhubungan kepada Satuan kerja Lalu lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP) Dishub Malut, pengadaan KM Pari pun dilaksanakan untuk melayani rute Tobelo ke Daruba (Morotai), namun proses pembuatan KP Pari diduga bermasalah setelah kapal yang baru memasuki tahun kedua pelayarannya itu tenggelam.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kasus dugaan penggelembungan pembelian kapal KM Pari terus berlanjut dan masih menunggu keterangan ahli dan pemeriksaan para saksi lainnya," kata Kejati Malut, Agus Sutoto di Ternate, Sabtu.
Bahkan, pihak Kejati Malut yang diketuai Satgassus Asep Maryono telah berkoordinasi dengan pihak ITS untuk selaku ahli guna perolehan data penyelidikan kasus tersebut dan dalam waktu dekat hasilnya telah bisa diterima.
Agus Sutoto menyatakan, sesuai hasil pertemuan antara Asep Maryono dengan pihak ITS telah dilaporkan kepada dirinya, namun pihaknya masih menunggu hasil dari Ahli yang ditunjuk.
"Sampai saat ini, belum ada laporan yang disampaikan ke saya mengenai perkembangan dari hasil pemeriksaan saksi ahli dalam kasus korupsi pembelian kapal KM Pari oleh Pemprov Malut," katanya.
Untuk diketahui, pihak Kejati Malut dalam koordinasinya dengan Ahli dari ITS itu guna menyampaikan hasil pengumpulan data yang dilakukannya langsung di KM Pari yang kini telah berada di dasar laut belum lama ini.
Selain itu, untuk mengetahui fisik dan bentuk kapal, tim ahli dari ITS membutuhkan fisik kapal tersebut untuk memberikan pendapat mereka, dan karena itu Kejati melakukan penyelaman tersebut untuk pengambilan spesifikasi kapal guna kepentingan proses penyelidikan.
Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi ini, kejaksaan telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan Taufik Majid, mantan Kepala Satker LLASDP Halis Albar, Kepala Satker Ridwan Soleman, dan sejumlah saksi dari panitia Pengadaan dan Bendahara Satker.
Dalam prosesnya diketahui, sesuai dengan anggaran yang dikucurkan kementerian perhubungan kepada Satuan kerja Lalu lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP) Dishub Malut, pengadaan KM Pari pun dilaksanakan untuk melayani rute Tobelo ke Daruba (Morotai), namun proses pembuatan KP Pari diduga bermasalah setelah kapal yang baru memasuki tahun kedua pelayarannya itu tenggelam.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015