Ambon, 16/8 (Antara Maluku ) - Anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono merasa prihatin atas tingkat kemiskinan di daerah ini setelah 70 tahun Indonesia Merdeka.
Perlu ada regulasi khusus untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya ketika dimintai tanggapan di Ambon, Minggu..
"Saya ikuti sehari lagi rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan ke- 70 dengan Maluku menempati peringkat keempat termiskin di Tanah Air," ujar Nono.
Padahal, Maluku tercatat sebagai salah satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan dengan memiliki aneka potensi SDA bernilai ekonomis.
Nono memandang perlu pemerintah pusat memberikan perlakukan yang lebih kepada Maluku agar 70 tahun kemerdekaan rakyat di sembilan Kabupaten dan dua Kota tidak hidup dalam kemiskinan dengan sebenarnya memiliki potensi SDA bernilai ekonomis.
"Saya dan tiga teman di DPD - RI bersama empat lainnya DPR - RI memiliki tanggung jawab untuk mendesak pemerintah pusat memberikan perlakukan lebih kepada Maluku dengan adanya regulasi khusus untuk memanfaatkan dan mengelola potensi SDA," ujarnya.
Dia sedang mengkoordinasikan kembali adanya pengakuan pemerintah pusat terhadap Undang - Undang Provinsi Kepulauan dengan Komisi V DPR - RI.
Maluku yang 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 adalah laut dengan aneka hayati biota laut maupun migas belum dikelola optimal bagi peningkatan kesejahteraan 1,8 juta jiwa penduduk.
"Pemerintah maupun DPRD Maluku perlu juga mendukung perjuangan Provinsi Kepulauan tersebut yang tujuannya seiring dengan program Presiden Joko Widodo merealisasikan tol laut," kata Nono.
Begitu pun, perlu mengevaluasi kebijakan maupun program yang selama ini diterapkan menyentuh kebutuhan masyarakat ataukah tidak sehingga angka kemiskinan maupun pengangguran relatif masih tinggi.
"Harus ada terobosan program yang strategis dari Pemprov Maluku untuk mengelola potensi SDA agar mndorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran," ujar Nono Sampono.
prioritas
Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi program prioritasnya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin daerah ini periode 2014 - 2019.
"Kami diusia kemerdekaan RI ke-70 memerangi kemiskinan yang masih sekitar 18,4 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk setempat," katanya.
Karena itu, bersama Wagub Zeth Sahuburua yang dilantik pada 10 Maret 2014 lau itu, mengarahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan.
"Kami menargetkan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan di Maluku kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk setempat," ujar Gubernur.
Pertimbangannya, Said saat menjadi Wagub periode 2008 - 2013 mengawalinya dengan tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen.
"Saat itu, dengan kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan sehingga bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," kata Gubernur Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Perlu ada regulasi khusus untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya ketika dimintai tanggapan di Ambon, Minggu..
"Saya ikuti sehari lagi rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan ke- 70 dengan Maluku menempati peringkat keempat termiskin di Tanah Air," ujar Nono.
Padahal, Maluku tercatat sebagai salah satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan dengan memiliki aneka potensi SDA bernilai ekonomis.
Nono memandang perlu pemerintah pusat memberikan perlakukan yang lebih kepada Maluku agar 70 tahun kemerdekaan rakyat di sembilan Kabupaten dan dua Kota tidak hidup dalam kemiskinan dengan sebenarnya memiliki potensi SDA bernilai ekonomis.
"Saya dan tiga teman di DPD - RI bersama empat lainnya DPR - RI memiliki tanggung jawab untuk mendesak pemerintah pusat memberikan perlakukan lebih kepada Maluku dengan adanya regulasi khusus untuk memanfaatkan dan mengelola potensi SDA," ujarnya.
Dia sedang mengkoordinasikan kembali adanya pengakuan pemerintah pusat terhadap Undang - Undang Provinsi Kepulauan dengan Komisi V DPR - RI.
Maluku yang 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 adalah laut dengan aneka hayati biota laut maupun migas belum dikelola optimal bagi peningkatan kesejahteraan 1,8 juta jiwa penduduk.
"Pemerintah maupun DPRD Maluku perlu juga mendukung perjuangan Provinsi Kepulauan tersebut yang tujuannya seiring dengan program Presiden Joko Widodo merealisasikan tol laut," kata Nono.
Begitu pun, perlu mengevaluasi kebijakan maupun program yang selama ini diterapkan menyentuh kebutuhan masyarakat ataukah tidak sehingga angka kemiskinan maupun pengangguran relatif masih tinggi.
"Harus ada terobosan program yang strategis dari Pemprov Maluku untuk mengelola potensi SDA agar mndorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran," ujar Nono Sampono.
prioritas
Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi program prioritasnya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin daerah ini periode 2014 - 2019.
"Kami diusia kemerdekaan RI ke-70 memerangi kemiskinan yang masih sekitar 18,4 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk setempat," katanya.
Karena itu, bersama Wagub Zeth Sahuburua yang dilantik pada 10 Maret 2014 lau itu, mengarahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan.
"Kami menargetkan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan di Maluku kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk setempat," ujar Gubernur.
Pertimbangannya, Said saat menjadi Wagub periode 2008 - 2013 mengawalinya dengan tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen.
"Saat itu, dengan kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan sehingga bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," kata Gubernur Said.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015