Ambon, 30/8 (Antara Maluku) - Fraksi Partai Nasdem DPRD Maluku menyoroti dampak dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan moratorium bidang perikanan, khususnya untu jangka pendek yang telah menimbulkan sejumlah permasalahan untuk diseriusi secepatnya.
"Kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan dan Perikanan memang sangat positif untuk jangka panjang, sebaliknya untuk jangka pendek justru membawa sejumlah persoalan baru yang perlu diantisipasi segera," kata Ketua F-Nasdem DPRD Maluku Abdullah Marasabessy di Ambon, Sabtu.
Berbagai persoalan yang timbul antara lain turunnya volume ekspor ikan secara drastis, laboratorium perikanan sejumlah pelabuhan perikanan yang telah dibangun tidak bisa beroperasi, terjadi pemutusan hubungan kerja atas karyawan perusahaan tangkapan ikan.
Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meminta atensi serius dari pihak pusat terhadap dampak jangka pendek dari kebijakan moratorium dimaksud.
Menurut Abdullah, untuk jangka panjangnya memang tidak jadi masalah karena pemerintah menginginkan kesejahteraan para nelayan kecil dan pesisir di tanah air bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya dari hasil perikanan laut.
Kemudian pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemilik modal dari luar negeri untuk berinvestasi dalam bidang pengolahan hasil perikanan laut dan tentunya ikut membuka peluang kerja.
Tetapi perlu dipertimbangkan pula dampak jangka pendek dari moratorium yang telah mengakibatkan volume dan realisasi nilai ekspor Maluku turun jauh dan berakibat terhadap makin besarnya nilai devisit neraca perdagangan Maluku.
Karena tingginya besaran nilai defisit ini disebabkan rendahnya nilai ekspor yang semakin tidak berimbang dengan nilai impor barang dari luar negeri seperti bahan bakar mineral, tekstil atau suku cadang kendaraan bermotor atau mesin-mesin lainnya.
"Fraksi Partai Nasdem juga minta kejelasan terkait Perpres tentang penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), karena Perpres ini menjadi payung hukum bagi keberpihakan program persiapan infrastruktur pendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan dan Perikanan memang sangat positif untuk jangka panjang, sebaliknya untuk jangka pendek justru membawa sejumlah persoalan baru yang perlu diantisipasi segera," kata Ketua F-Nasdem DPRD Maluku Abdullah Marasabessy di Ambon, Sabtu.
Berbagai persoalan yang timbul antara lain turunnya volume ekspor ikan secara drastis, laboratorium perikanan sejumlah pelabuhan perikanan yang telah dibangun tidak bisa beroperasi, terjadi pemutusan hubungan kerja atas karyawan perusahaan tangkapan ikan.
Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meminta atensi serius dari pihak pusat terhadap dampak jangka pendek dari kebijakan moratorium dimaksud.
Menurut Abdullah, untuk jangka panjangnya memang tidak jadi masalah karena pemerintah menginginkan kesejahteraan para nelayan kecil dan pesisir di tanah air bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya dari hasil perikanan laut.
Kemudian pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemilik modal dari luar negeri untuk berinvestasi dalam bidang pengolahan hasil perikanan laut dan tentunya ikut membuka peluang kerja.
Tetapi perlu dipertimbangkan pula dampak jangka pendek dari moratorium yang telah mengakibatkan volume dan realisasi nilai ekspor Maluku turun jauh dan berakibat terhadap makin besarnya nilai devisit neraca perdagangan Maluku.
Karena tingginya besaran nilai defisit ini disebabkan rendahnya nilai ekspor yang semakin tidak berimbang dengan nilai impor barang dari luar negeri seperti bahan bakar mineral, tekstil atau suku cadang kendaraan bermotor atau mesin-mesin lainnya.
"Fraksi Partai Nasdem juga minta kejelasan terkait Perpres tentang penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), karena Perpres ini menjadi payung hukum bagi keberpihakan program persiapan infrastruktur pendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015