Ambon, 1/9 (Antara Maluku) - Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan, penyerapan dana pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah bergantung percepatan program kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah ditetapkan.
"Saya kira hampir terjadi di seluruh Indonesia, penyerapan anggaran negara termasuk anggaran daerah (APBD) itu masih rendah, dan untuk Provinsi Maluku sendiri masih berada di bawah level 25 persen," kata Edwin di Ambon, Senin.
Namun besar dan kecilnya penyerapan anggaran itu tergantung masing-masing SKPD untuk mengorganisasi dan menjalankan program serta kegiatanya karena sudah ditetapkan tetapi selalu terlambat.
Menurut Edwin, keterlambatan ini juga berimplikasi terhadap pemerintah daerah mengajukan laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan termasuk APBD Perubahan.
"Kalau kita amati secara penjadwalannya, pengajuan APBD Perubahan itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Saya malah bilang SKPD ini sebaiknya belajar kepada Pemkab Buru karena mereka sudah selesaikan APBD Perubahan lebih awal," ujarnya.
Terkait ancaman Mendagri akan melakukan pemotongan APBN bila tingkat penyerapan di daerah masih tetap rendah, Edwin menjelaskan kalau tugas DPRD itu adalah mendorong supaya pemda melalui SKPD menjalankan proigram kegiatannya tepat waktu.
Sehingga tingkat penyerapan anggaran itu bisa memenuhi target yang telah ditentukan.
"Kalau kesan miring tentang APBN mengendap di bank, saya kira tidak juga sebab mau mengendap di mana pun, tetapi kalau programnya jalan maka anggaran itu bisa dicairkan kapan saja," tandas Edwin.
Dia menambahkan, program pembangunan di daerah itu menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, dan untuk APBN sendiri mungkin bisa terlambat karena bergantung juknisnya, tetapi kalau untuk APBD tidak perlu lagi karena sudah ditetapkan dengan pergub jadi tinggal jalan.
Gubernur Maluku, Said Assagaff mengakui tingkat penyerapan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD memang sudah cukup besar sedangkan APBN masih tergolong rendah.
"Kalau APBD, kita sudah di atas 50 persen dan yang masih lemah adalah APBN dimana rata-rata pada provinsi lain di Indonesia yang saya cek itu hanya 20 persen penyerapan anggarannya," kata gubernur.
Persoalan ini disebabkan masalah nomenklatur serta petunjuk teknis dari pusat sering mengalami keterlambatan, akibatnya tidak ada yang berani bergerak kalau tidak ada petunjuk teknisnya.
"Sehingga diharapkan ke depannya juknis itu sudah keluar pada bulan Desember," tandas gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya kira hampir terjadi di seluruh Indonesia, penyerapan anggaran negara termasuk anggaran daerah (APBD) itu masih rendah, dan untuk Provinsi Maluku sendiri masih berada di bawah level 25 persen," kata Edwin di Ambon, Senin.
Namun besar dan kecilnya penyerapan anggaran itu tergantung masing-masing SKPD untuk mengorganisasi dan menjalankan program serta kegiatanya karena sudah ditetapkan tetapi selalu terlambat.
Menurut Edwin, keterlambatan ini juga berimplikasi terhadap pemerintah daerah mengajukan laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan termasuk APBD Perubahan.
"Kalau kita amati secara penjadwalannya, pengajuan APBD Perubahan itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Saya malah bilang SKPD ini sebaiknya belajar kepada Pemkab Buru karena mereka sudah selesaikan APBD Perubahan lebih awal," ujarnya.
Terkait ancaman Mendagri akan melakukan pemotongan APBN bila tingkat penyerapan di daerah masih tetap rendah, Edwin menjelaskan kalau tugas DPRD itu adalah mendorong supaya pemda melalui SKPD menjalankan proigram kegiatannya tepat waktu.
Sehingga tingkat penyerapan anggaran itu bisa memenuhi target yang telah ditentukan.
"Kalau kesan miring tentang APBN mengendap di bank, saya kira tidak juga sebab mau mengendap di mana pun, tetapi kalau programnya jalan maka anggaran itu bisa dicairkan kapan saja," tandas Edwin.
Dia menambahkan, program pembangunan di daerah itu menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, dan untuk APBN sendiri mungkin bisa terlambat karena bergantung juknisnya, tetapi kalau untuk APBD tidak perlu lagi karena sudah ditetapkan dengan pergub jadi tinggal jalan.
Gubernur Maluku, Said Assagaff mengakui tingkat penyerapan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD memang sudah cukup besar sedangkan APBN masih tergolong rendah.
"Kalau APBD, kita sudah di atas 50 persen dan yang masih lemah adalah APBN dimana rata-rata pada provinsi lain di Indonesia yang saya cek itu hanya 20 persen penyerapan anggarannya," kata gubernur.
Persoalan ini disebabkan masalah nomenklatur serta petunjuk teknis dari pusat sering mengalami keterlambatan, akibatnya tidak ada yang berani bergerak kalau tidak ada petunjuk teknisnya.
"Sehingga diharapkan ke depannya juknis itu sudah keluar pada bulan Desember," tandas gubernur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015