Ambon, 3/10 (Antara Maluku) - Jajaran eksekutif Maluku diingatkan agar tidak terlalu bernafsu dalam merancang anggaran belanja, baik langsung maupun tidak langsung yang besar sehingga tidak berimbang dengan pendapatan asli daerah (PAD) saat menyusun RAPBD murni atau pun perubahan.
"Saya memberi catatan penting kepada eksekutif maupun legislatif agar hati-hati. Jangan merancang sesuatu dengan nafsu, padahal tenaga kita kurang," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Sabtu.
Apalagi, PAD dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT. Bank Maluku dan PD. Panca Karya anjlok, belum lagi diperhadapkan dengan permasalahan lain menghadapi tahun anggaran 2016.
"Saya belum tahu berapa besar devisit dari APBD Perubahan 2015, tapi dari segi belanja langsung maupun tidak langsung terjadi peningkatan, sedangkan dari sisi PAD justru mengalami penurunan," ujarnya.
Penyusunan rancangan pendapatan yang begitu besar, jika tidak tercapai akan berakibat terhadap apa yang sudah menjadi harapan masyarakat melalui Musrenbang dan lain-lain sehingga pastinya rakyat kecewa.
Menurut dia, hal ini menjadi catatan penting bagi eksekutif maupun legislatif di badan anggaran dalam rangka menyusun rancangan yang lebih baik.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, masalah BUMD harus menjadi perhatian serius Pemprov setempat karena PT. Bank Maluku dan PD Panca Karya ternyata belum menyetor apa-apa.
"Mudah-mudahan direksi baru yang sudah ditetapkan Pemprov Maluku di Panca Karya bisa bekerja secara profesional, jangan lagi duduk-duduk saja tapi mampu meningkatkan PAD," katanya.
Sedangkan, PT. Bank Maluku yang terlibat masalah hukum seperti kasus repo saham berupa pemberian kredit senilai Rp265 miliar kepada PT. AAA dan kasus pembelian kantor cabang di Surabaya (Jatim) sebesar Rp54 miliar sehingga ditangani aparat penegak hukum hendaknya dituntaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya memberi catatan penting kepada eksekutif maupun legislatif agar hati-hati. Jangan merancang sesuatu dengan nafsu, padahal tenaga kita kurang," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Sabtu.
Apalagi, PAD dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT. Bank Maluku dan PD. Panca Karya anjlok, belum lagi diperhadapkan dengan permasalahan lain menghadapi tahun anggaran 2016.
"Saya belum tahu berapa besar devisit dari APBD Perubahan 2015, tapi dari segi belanja langsung maupun tidak langsung terjadi peningkatan, sedangkan dari sisi PAD justru mengalami penurunan," ujarnya.
Penyusunan rancangan pendapatan yang begitu besar, jika tidak tercapai akan berakibat terhadap apa yang sudah menjadi harapan masyarakat melalui Musrenbang dan lain-lain sehingga pastinya rakyat kecewa.
Menurut dia, hal ini menjadi catatan penting bagi eksekutif maupun legislatif di badan anggaran dalam rangka menyusun rancangan yang lebih baik.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, masalah BUMD harus menjadi perhatian serius Pemprov setempat karena PT. Bank Maluku dan PD Panca Karya ternyata belum menyetor apa-apa.
"Mudah-mudahan direksi baru yang sudah ditetapkan Pemprov Maluku di Panca Karya bisa bekerja secara profesional, jangan lagi duduk-duduk saja tapi mampu meningkatkan PAD," katanya.
Sedangkan, PT. Bank Maluku yang terlibat masalah hukum seperti kasus repo saham berupa pemberian kredit senilai Rp265 miliar kepada PT. AAA dan kasus pembelian kantor cabang di Surabaya (Jatim) sebesar Rp54 miliar sehingga ditangani aparat penegak hukum hendaknya dituntaskan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015