Ambon, 21/10 (Antara Maluku) - Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan menggelar kursus singkat manajemen pertahanan negara mobile (Suskatjemen Hanneg Mobile) bagi para pejabat dan pemuka masyarakat di Ambon, Maluku.
"Paket program Suskatjemen Hanneg Mobile pada 2015 adalah "Bela Negara". Bela Negara merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (3)," kata Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin, pada pembukaan kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile, di Ambon, Rabu.
Menurut Mayjen Hartind, amanat konstitusi ini tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa.
Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dan bangsa yang berdaulat tidak terlepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air.
Saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata tetapi sudah berkembangan, baik fisik maupun non fisik.
Ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga perlu memahami betul apa yang dimaksud bela negara.
Mayjen Hartind mengungkapkan, upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia adalah tindakan bela negara, upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara, upaya untuk bisa mandiri secara ekonomi juga adalah bela negara.
Begitu pun, tenaga pendidik dan tenaga bidan atau kesehatan yang tengah bertugas di seluruh pelosok tanah air, di wilayah berbatasan dan pulau-pulau terluar, itu juga bela negara.
"Merekalah yang telah membuat RI ini bisa tetap eksis melayani rakyat," ujar.
Selanjutnya, kata Mayjen Hartind, upaya melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara.
"Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama," katanya.
Menurut Mayjen Hartind , ancaman atas kedaulatan muncul dari tindakan pidana kejahatan luar biasa, yakni korupsi, yang telah nyata-nyata merusak fondasi kekuatan bangsa Indonesia dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.
"Upaya untuk melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada negara," katanya.
Dijelaskannya, bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional yang dilakukan oleh aktor non negara yang memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang kuat, dengan jaringan rapi dan tersebar di sejumlah ngara.
"Banyak anak-anak kita yang terjebak dalam ketergantungan pada narkotika. Banyak warga negara kita yang juga masuk dalam jariangan perdagangan manusia. Kita harus melawan kejahatan kemanusiaan ini sebagai bagian dari kecintaan kita pada tanah air," kata Mayjen Hartind.
Karena itu, pemerintah saat ini menyadari permasalahan di atas, sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kerja "Nawa Cita". Salah satu agenda yang ada dalam program kerja kerja tersebut adalah "Revolusi Mental" yaitu suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.
"Implementasinya diwujudkan melalui bela negara yang mengandung nilai-nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai idelogi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara," tandasnya.
Berangkat dari keprihatinan dan niat berkontribusi dalam menumbuhkan kembali rasa bela negara dan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, lanjut Mayjen Hartind, Kementerian Pertahanan dengan jajarannya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kodam XVI/Pattimura menyelenggarakan Suskatjemen Hanneg Mobile.
Kegiatan ini bertujuan agar pembinaan kesadaran bela negara dapat diprogramkan pada seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai fungsi dan kewenanganya.
"Pemilihan Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksanaan Suskatjemen Hanneg Mobile, tidak terlepas dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana semangat pantang menyerah yang ditunjukan oleh para pejuang Maluku dalam melawan penjajahan Belanda telah memberikan inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia," ujarnya.
Provinsi Maluku, kata Mayjen Hartind, merupakan wilayah yang sangat strategis karena potensi daerah yang sangat menjanjikan, didukung oleh masyarakatnya yang ramah dengan budaya lokal yang khas harus dijaga walaupun pengaruh budaya dari luar semakin pesat.
"Kami berharap kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile ini, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan akademisi dapat menjadi agen-agen dalam menumbuhkan semangat bela negara serta dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Paket program Suskatjemen Hanneg Mobile pada 2015 adalah "Bela Negara". Bela Negara merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (3)," kata Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin, pada pembukaan kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile, di Ambon, Rabu.
Menurut Mayjen Hartind, amanat konstitusi ini tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa.
Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dan bangsa yang berdaulat tidak terlepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air.
Saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata tetapi sudah berkembangan, baik fisik maupun non fisik.
Ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga perlu memahami betul apa yang dimaksud bela negara.
Mayjen Hartind mengungkapkan, upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia adalah tindakan bela negara, upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara, upaya untuk bisa mandiri secara ekonomi juga adalah bela negara.
Begitu pun, tenaga pendidik dan tenaga bidan atau kesehatan yang tengah bertugas di seluruh pelosok tanah air, di wilayah berbatasan dan pulau-pulau terluar, itu juga bela negara.
"Merekalah yang telah membuat RI ini bisa tetap eksis melayani rakyat," ujar.
Selanjutnya, kata Mayjen Hartind, upaya melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara.
"Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama," katanya.
Menurut Mayjen Hartind , ancaman atas kedaulatan muncul dari tindakan pidana kejahatan luar biasa, yakni korupsi, yang telah nyata-nyata merusak fondasi kekuatan bangsa Indonesia dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.
"Upaya untuk melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada negara," katanya.
Dijelaskannya, bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional yang dilakukan oleh aktor non negara yang memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang kuat, dengan jaringan rapi dan tersebar di sejumlah ngara.
"Banyak anak-anak kita yang terjebak dalam ketergantungan pada narkotika. Banyak warga negara kita yang juga masuk dalam jariangan perdagangan manusia. Kita harus melawan kejahatan kemanusiaan ini sebagai bagian dari kecintaan kita pada tanah air," kata Mayjen Hartind.
Karena itu, pemerintah saat ini menyadari permasalahan di atas, sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kerja "Nawa Cita". Salah satu agenda yang ada dalam program kerja kerja tersebut adalah "Revolusi Mental" yaitu suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.
"Implementasinya diwujudkan melalui bela negara yang mengandung nilai-nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai idelogi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara," tandasnya.
Berangkat dari keprihatinan dan niat berkontribusi dalam menumbuhkan kembali rasa bela negara dan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, lanjut Mayjen Hartind, Kementerian Pertahanan dengan jajarannya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kodam XVI/Pattimura menyelenggarakan Suskatjemen Hanneg Mobile.
Kegiatan ini bertujuan agar pembinaan kesadaran bela negara dapat diprogramkan pada seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai fungsi dan kewenanganya.
"Pemilihan Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksanaan Suskatjemen Hanneg Mobile, tidak terlepas dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana semangat pantang menyerah yang ditunjukan oleh para pejuang Maluku dalam melawan penjajahan Belanda telah memberikan inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia," ujarnya.
Provinsi Maluku, kata Mayjen Hartind, merupakan wilayah yang sangat strategis karena potensi daerah yang sangat menjanjikan, didukung oleh masyarakatnya yang ramah dengan budaya lokal yang khas harus dijaga walaupun pengaruh budaya dari luar semakin pesat.
"Kami berharap kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile ini, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan akademisi dapat menjadi agen-agen dalam menumbuhkan semangat bela negara serta dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015