Komisi I DPR bahas BUMN industri pertahanan dengan kementerian/lembaga

Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/aa. (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Jakarta (ANTARA) - Panitia Kerja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) Komisi I DPR RI membahas pengembangan holding perusahaan negara, bersama sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, bersama Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

RDP itu membahas sejumlah agenda di antaranya, kebijakan strategis Industri pertahanan (Indhan) yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional.

Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara. Urgensi revitalisasi menuju Indhan yang unggul dan berdaya saing. Tinjauannya dari sisi analisis SWOT yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), serta pendanaan untuk biaya investasi yang berdaya saing.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan konten kreator tidak tergiur promosikan judi online

BUMN Pertahanan antara lain PT LEN Industri (Persero) selaku induk holding berfokus pada command, control, communication, computers, cyber-defense, combat systems, intelligence, surveilance and reconnaissance (C6ISR) Platform beserta maintenance, repair and overhaul (MRO) dan solusi integrasi 3 (tiga) Matra TNI melalui Network Centric Warfare (NCW).

PT Pindad (Persero) berfokus pada platform matra darat, MRO dan penyediaan senjata serta munisi. PT Dirgantara Indonesia (Persero) berfokus pada platform matra udara dan MRO.

PAL Indonesia (Persero) berfokus pada platform matra laut dan MRO. Sementara PT Dahana (Persero) berfokus pada pengembangan produk energetic material (bahan peledak) untuk semua matra.

Sebelumnya, Panitia Kerja BUMNIP Komisi I DPR RI, Senin (19/6) telah menggelar RDP secara tertutup dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), beserta Kemenko Polhukam RI dan Kementerian BUMN.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR bahas BUMN industri pertahanan dengan kementerian/lembaga