Ambon, 22/10 (Antara Maluku) - Rasio elektrisasi kelistrikan di Provinsi Maluku sebesar 100 persen ditargetkan akan terealisasi pada 2019 melalui realisasi sejumlah program pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber dana PT. (Persero) PLN.
"Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Maluku, maka untuk meningkatkan keandalan kelistrikan dengan menggunakan sumber dana PLN akan dilakukan beberapa pembangunan pembangkit," kata Sekda Maluku Ros Farfar dalam rapat kerja tim anggaran eksekutif dengan legislatif di Ambon, Kamis.
Rapat Badan Anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae itu membahas daftar isian masalah (DIM) untuk APBD Perubahan tahun anggaran 2015.
Rasio elektrisasi kelistrikan di Maluku saat ini baru mencapai 73,79 persen.
Berbagai sarana pembangunan infrastruktur kelistrikan yang akan dibangun antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah berkekuatan 2 x 15 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2017.
Selain iru, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB)di Tulehu berkekuatan 2 x 10 MW yang direncanakan beroperasi pada 2019, dikelola Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Noa (Pulau Seram) yang dioperasian pada 2018.
Menurut Sekda, pihak PLN juga akan membangun mobail power plant di Kota Ambon berkekuatan 7 x 10 MW dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2016.
Sedangkan, Pulau Buru akan dibangun PLTM di Kota Namlea, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru masing-masing berkekuatan 10 MW dan beroperasi pada awal 2017.
"Jadi antara tahun 2016 hingga 2019 sudah ada perencanaan percepatan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Maluku," ujarnya.
Selain pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, juga akan dilakukan perluasan jaringan listrik PLN mulai pembangunan listrik perdesaan yang bersumber dari APBN dan pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk desa-desa yang jauh dari jangkauan pelayanan PLN dengan menggunakan APBD dan APBN.
Pemprov Maluku juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk melakukan kajian potensi energi baru terbarukan yakni arus laut melalui Dinas ESDMPada 2015.
"Saat ini ratio elektrisasi Maluku yaitu 73,97 persen, dan diharapkan dengan adanya kegiatan di atas kita bisa tingkatkan ratio elektrisasi kelistrikan 2019 Maluku bisa capai 100 persen sesuai yang sudah dicanangkan dalam RPJMD," kata Ros.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Maluku, maka untuk meningkatkan keandalan kelistrikan dengan menggunakan sumber dana PLN akan dilakukan beberapa pembangunan pembangkit," kata Sekda Maluku Ros Farfar dalam rapat kerja tim anggaran eksekutif dengan legislatif di Ambon, Kamis.
Rapat Badan Anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae itu membahas daftar isian masalah (DIM) untuk APBD Perubahan tahun anggaran 2015.
Rasio elektrisasi kelistrikan di Maluku saat ini baru mencapai 73,79 persen.
Berbagai sarana pembangunan infrastruktur kelistrikan yang akan dibangun antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah berkekuatan 2 x 15 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2017.
Selain iru, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB)di Tulehu berkekuatan 2 x 10 MW yang direncanakan beroperasi pada 2019, dikelola Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Noa (Pulau Seram) yang dioperasian pada 2018.
Menurut Sekda, pihak PLN juga akan membangun mobail power plant di Kota Ambon berkekuatan 7 x 10 MW dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2016.
Sedangkan, Pulau Buru akan dibangun PLTM di Kota Namlea, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru masing-masing berkekuatan 10 MW dan beroperasi pada awal 2017.
"Jadi antara tahun 2016 hingga 2019 sudah ada perencanaan percepatan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Maluku," ujarnya.
Selain pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, juga akan dilakukan perluasan jaringan listrik PLN mulai pembangunan listrik perdesaan yang bersumber dari APBN dan pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk desa-desa yang jauh dari jangkauan pelayanan PLN dengan menggunakan APBD dan APBN.
Pemprov Maluku juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk melakukan kajian potensi energi baru terbarukan yakni arus laut melalui Dinas ESDMPada 2015.
"Saat ini ratio elektrisasi Maluku yaitu 73,97 persen, dan diharapkan dengan adanya kegiatan di atas kita bisa tingkatkan ratio elektrisasi kelistrikan 2019 Maluku bisa capai 100 persen sesuai yang sudah dicanangkan dalam RPJMD," kata Ros.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015